Dandim dan Ketua PWI Tabalong Ingatkan Pentingnya Literasi Digital
TANJUNG, kontrasx.com – Menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, Kesbangpol Tabalong menggelar Forum Grup Diskusi dengan Stakeholders.
Mengusung tema Deteksi dan Cegah Dini Konflik Sosial di Kabupaten Tabalong, Kegiatan ini juga dihadiri berbagai elemen masyarakat diantaranya LSM, mahasiswa, serikat pekerja, PWI, tokoh masyarakat, ojol dan berbagai organisasi lainnya.
Di forum ini ada tiga narasumber yang memberi paparan yakni Bupati Tabalong, Dandim 1008/Tanjung dan Kabag Ops Polres Tabalong.
Bupati Tabalong HM Noor Rifani mengawali paparannya dengan berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti penyaluran 1 juta liter air bersih, bantuan 8.000 liter BBM untuk relawan UPBS dan Redkar dan progress perizinan operasioanl Bandara Warukin.
H Fani juga menyinggung pertemuannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang membawa usulan masyarakat Tabalong terkait bendung jaro dan penguatan tebing sungai.
Dalam diskusi ada beberapa hal yang mengemuka seperti persoalan BBM, informasi di media sosial, nasib karyawan PT BBP hingga beasiswa.
Terkait BBM, H Fani mengatakan pemda sudah melakukan berbagai upaya mengurai antrian panjang di SPBU.
“Kita sudah lakukan beberapa langkah, terakhir dengan simulasi ganjil genap” jelasnya, Kamis (01/10) di aula Dandung Suckhrowardi.
Begitu pula terkait harga BBM di tingkat eceran, pihaknya tidak bisa menentukan harga eceran tertinggi (HET).
“Kita belum menemukan regulasi yang memperbolehkan Pemda mengatur HET di tingkat Kabupaten. Kalau ada infokan” katanya.
Menurutnya, kewenangan menentukan HET (BBM bersubsidi) ada di Pemerintah Pusat.
“Pemda tidak bisa” tegasnya.
Meskipun demikian, bila masyarakat menghendaki Pemda mengeluarkan himbauan yang lebih keras, ia mengaku siap saja.
“Kita siap beri himbauan agar eceran jangan menjual harga tinggi. Tapi dampaknya kemungkinan tidak signifikan” ujarnya.
Untuk informasi yang berkembang di media sosial, orang nomor satu di Bumi Saraba Kawa ini juga meminta agar masyarakat jangan “menelan” langsung.
“Ada gejala orang tidak bertanggungjawab yang memberi informasi yang tidak jelas. Ini perlu ditangkal karena mengganggu masyarakat” bebernya.
Sementara itu, Dandim 1008/Tabalong Letkol Alexander Allan Primadi, menyoroti tentang konflik sosial.
Menurutnya, konflik sosial apabila dibiarkan pada masanya akan berubah menjadi isu strategis.
“Bila kita sejak awal mampu deteksi dini, membuat indikator-indikator untuk mencegah konflik sosial, maka otomatis isu strategis juga teredam” ucapnya.
Alexander juga berpesan pada seluruh elemen masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi di media sosial.
“Segala sesuatu yang viral tidak selalu bisa di verifikasi. Kita harus pintar menilai informasi” tandasnya.
Masih di forum yang sama, Ketua PWI Tabalong, Nur Ali mengingatkan bahwa aktifitas media sosial berjalan tanpa ada regulasi yang mengaturnya.
“Informasi yang beredar di media sosial bukan sebuah produk jurnalistik. Informasi yang beredar tidak terverifikasi” katanya.
Ali menambahkan, untuk memfilter informasi yang masih diragukan kebenarannya, penguatan literasi merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya. (Boel)
