Tabalong dengan banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara menjadi “magnet” tersendiri bagi pencari kerja dari luar daerah, lantas bagaimana nasib pekerja lokal?
Usai sholat jum’at H.Jurni Wakil Ketua DPRD Tabalong mengusir penasarannya melihat banyaknya pemuda berkepala plontos disekitarnya, Ia mendekati dan mengajak dialog mereka.
Ternyata pemuda itu adalah pekerja di perusahaan tambang batubara yang ada di Tabalong, “ Kita tanya-tanya hingga persoalan bagaimana bisa mereka kerja di perusahaan tambang di Tabalong, macam- macam yang mereka omongkan” ujar Jurni mengawali ceritanya.
Mereka bercerita saat hampir lulus sekolah SLTA sudah ditawari kerja oleh “orang dalam perusahaan” yang sedang pulang kampung.
“Belum lulus saja mereka sudah disodori kertas perjanjian kerja” ucapnya pada kontrasX baru-baru ini.
Syaratnya, ucap Jurni lagi mereka yang mau bekerja setiap bulannya harus dipotong gajinya selama dia masih bekerja diperusahaan.
“Misalnya setiap bulan dipotong 500 ribu rupiah, tapi dikali belasan hingga puluhan orang, besar juga hasilnya” ujarnya dengan dahi mengkerut.
Masih dari cerita dengan mereka, modus lainnya yang bersangkutan harus membayar uang secara Cash dimuka.
“Ada juga yang mengaku bayar sampai Rp 10 juta agar bisa kerja” imbuhnya.
Jurni mengatakan jika pekerja lokal gajinya disunat seperti itu pasti akan ribut, tapi kalau pekerja yang ditawari dari luar, aman, apalagi didaerahnya sana susah nyari kerja.
“Ini fakta dan kenyataan yang ditemui dilapangan, pantas saja tenaga kerja lokal tidak bisa melewati angka 20 persen total pekerja perusahaan” ujarnya geram.
Namun Ia mensinyalir semuanya”permainan”pihak Middle Management perusahaan bersangkutan.
Legislator 3 periode ini berkeyakinan oknum perusahaan yang “berbisnis” hanya level manjemen menengah.
“Tidak mungkin orang Top Management yang bermain” tandasnya.
Ia pun mengakui modus operandi ini sulit diberantas.
“Praktik ini sulit diberantas, kecuali ada ketegasan dan keberanian dari Disnaker untuk selalu memantau setiap keluar – masuk tenaga kerja tiap tahunnya, kalau tidak permainan ini akan terus berlanjut” ungkapnya.
Politikus kawakan ini juga mengakui pihaknya pun sudah menyampaikan persoalan ini pada petinggi perusahaan Adaro saat ada pertemuan beberapa waktu yang lalu.
Persoalan lainnya, tutur Jurni adalah kenyataan ada tenaga kerja yang direkrut perusahaan khususnya untuk posisi Driver yang ternyata masih tak siap pakai.
Politisi senior ini mengatakan informasi ini didapatkannya dari internal perusahaan.
“Kebetulan ada kenalan yang jadi instruktur, Ia bercerita, katanya lebih enak ngajarin tenaga kerja lokal karena perbedaan bahasa” ungkapnya.
“Lucu juga, ini ya karena permainan tadi” imbuhnya.
Pada saat dilakukan perpanjangan kontrak PT.Adaro nantinya, Jurni berharap beberapa poin seperti persoalan tenaga kerja lokal, Perusda dan hal lainnya bisa dibicarakan bersama antar pihak.
“Saya yakin Adaro akan bersepakat apalagi kalau tidak sampai merubah anggaran perusahaan, tapi kalau kita tidak meminta mereka (Adaro) juga tidak salah, jangan salahkan Adaro kalau kita cuma main tanda tangan saja” pungkasnya.
Terkait temuan wakil ketua DPRD Tabalong tentang adanya praktik pungutan uang yang dilakukan oleh oknum midlle management perusahaan pada Site operaaional PT. Adaro Indonesia Tabalong, petinggi perusahaan “emas hitam” angkat bicara.
CRM Department Head PT. Adaro Indonesia, Djoko Soesilo mengatakan perusahaan yang ada di Site Adaro mempunyai sistem dan kebijakan masing – masing
Meskipun demikian, Ia menyampaikan semua perusahaan memiliki integritas.
“Saya rasa semua perusahaan mempunyai nilai – nilai integritas , apabila ada oknum yang bermain didalam perusahaan itu cepat atau lambat pasti ketahuan dan perusahaan itu akan memberikan tindakan atau peringatan” ujarnya.
Disinggung apakah pihak adaro melakukan pengawasan atas proses rekrutmen dari perusahaan yg menjadi subconnya, Djoko mengakui rekrutmen karyawan merupakan kebijakan di dalam perusahaan itu sendiri.
“Adaro dalam hal ini tidak bisa mencampuri rumah tangga orang, tetapi apabila dalam hal rekrutmen memberikan dampak sosial atau gangguan operasional maka Adaro akan mengingatkan perusahaan tersebut” bebernya.
Adanya informasi ini Adaro biasanya akan menyampaikan dan menghimbau mitra kerja agar menjaga nilai nilai integritas di perusahaan.
“Adaro dan mitra kerja ada meeting bulanan atau mingguan , pada saat inilah biasanya akan kami sampaikan temuan temuan di lapangan” pungkasnya.
Kepala Disnaker Tabalong, Syaiful Ikhwan mengaku pihaknya hingga saat ini tidak ada menerima informasi resmi terkait “praktik rekrutmen karyawan berbayar”.
“Kami tidak ada menerima informasi tersebut, jadi tidak bisa berpendapat saat ini karena tidak ada laporan” terangnya pada kontrasX.
Syaiful mengatakan pihaknya tidak mendalami pungutan oleh oknum ini.
“Karena perusahaannya multi nasional bisa saja rekrutmen oleh perusahaan untuk wilayah kerja lainnya, ada kemungkinan seperti itu” imbuhnya.
Di Tabalong, sambungnya, penempatan karyawan rata-rata proses rekrutmennya bekerjasama dengan Disnaker.
Disinggung apakah pihak perusahaan yang melakukan proses rekrutmen karyawan untuk penempatan di Tabalong ada memberi laporan ke Disnaker, Syaiful mengaku tidak dilibatkan.
“Kalau proses rekrutnya di luar daerah kami tidak terlibat” timpalnya.
Ia juga menyampaikan andai karyawan merasa dan menganggap praktik tersebut merugikan bisa melaporkan pada pihak perusahaan.
“Laporkan pada pihak perusahaan, perusahaan sendiri harus bertanggung jawab kalau ada oknum yang melakukan praktik ini” tandas Syaiful kepada kontrasX. (tim)
Salah satu mitra kerja Adaro, PT. B** karyawan nya kena potong 500 rb setiap bulan, alasan dr manajemen PT tersebut untuk uang LSM. Kebetulan karyawan PT tersebut sahabat saya, dan informasi terbaru tahun ini potongan naik jadi 750rb.