TANJUNG, kontrasx.com – DPRD Kabupaten Tabalong menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024.
Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah menyampaikan prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan tahun anggaran 2024,
Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.654.070.043.436.
“Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.654.070.043.436 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 247.404.526.277,
Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.266.665.517.159 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.140.000.000.000″ ujarnya dihadapan anggota DPRD, jajaran pemerintahan dan instansi vertikal, Jumat (26/7).
Hamida mengatakan rencana alokasi Perubahan Belanja Daerah dengan melihat kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2024 diperkirakan mencapai Rp. 3.171.660.520.768.
“Pembiayaan daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Sebelumnya sebesar Rp 560.285.979.793” ucapnya.
Sedang Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 42.695.502.461 sehingga Pembiayaan Netto diproyeksikan sebesar Rp 517.590.477.332.
“Atas dasar Asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diatas, maka total APBD Kabupaten Tabalong pada Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.214.356.023.229” tegasnya.
Ia membeberkan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2024 memperhatikan beberapa hal seperti
Asumsi Ekonomi Makro Tabalong tahun 2024 dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi nasional dan asumsi Provinsi Kalsel, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,0 sampai 5,3 persen,
Target Tingkat Kemiskinan 5,55 persen, Target Penggangguran Terbuka 3,05 persen,
Target IPM 76,13 persen, Target Rasio Gini 0,27-0,3 persen, dan Target inflasi 2,2-3,9 persen, di mana target nasional 2,5 persen dan provinsi 2,0-4,0 persen.
Hamida menyebutkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, ditetapkan beberapa prioritas yakni Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.
Berikutnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik,
Kualitas pengelolaan Pemerintahan dan pelayanan publik yang prima serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup. (Boel)
