Oleh: H. Kadarisman
(Presidium KAHMI Tabalong)
Dalam sosiokultur urang Banjar ada istilah ‘mangariau’. Bahari kala, istilah ini dilekatkan dengan dimensi transendental, aspek gaib tak kasat mata. Mangariau berkesan mistisisme yang membuat pihak lain tunduk pada kehendak pihak lainnya.
Di pa’aliran wilayah selatan Tabalong, seperti Kecamatan Kelua dahulu kala, mangariau kerap dikaitkan dengan buaya gaduhan. Jika buaya tersebut terlupakan, ia akan menggunakan kekuatan mangariau guna mengingatkan pemiliknya. Hal yang lebih fatal, ia mangariau orang lain yang turun ke ‘batang’, lalu membawanya ke dunia bawah air.
Mangariau juga dilekatkan pada komunikasi batin untuk menggerakkan hati dan perasaan orang lain. Mantra-mantra pirunduk dan pemikat terhadap lawan jenis kerap dijumpai dalam jejak kebudayaan masyarakat Banjar.
“Wahai si Galuh langkar, aku kiyau ikam, masuk ke dalam tubuhku, ke dalam cupu gading astagina. Alam kita bersatu di alam kehendakku, berkat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.”
Jika mantra urang bahari itu digunakan sesuai petunjuk pemakaiannya di tungku kebatinan dan diolah dalam kuali rasa, seperti yang disebut pihak Barat dengan belief system, maka ia menjadi energi mangariau yang menyasar tujuan tanpa mengenal ruang dan waktu. Efeknya adalah karindangan.
Dalam lanskap politik modern, istilah mangariau ini telah dilakukan banyak aktor politik. Mangariau termanifestasikan dalam bentuk komunikasi politik untuk mengirim pesan politik dalam mencapai tujuan kekuasaan.
Rocky Gerung adalah korbannya. Dia terkena kariau kekuasaan, padahal selama ini, ia dianggap simbol oposisi citizen dan presiden akal sehat. Fenomena Rocky Gerung menjadi bukti bagaimana politik mangariau bekerja di bawah persona kekuasaan pemerintahan yang dijalankan Prabowo Subianto.
Sebagai sebuah metafora, “Politik Mangariau” sejatinya bukan kerabat dekat dari rational choice theory atau kelembagaan formal. Politik mangariau adalah manifestasi dari bagaimana panggung kekuasaan di Indonesia bekerja melalui narasi yang sanggup menciptakan keterpukauan publik secara sentuhan emosional
Dalam praktiknya, Politik Mangariau beroperasi dalam dua wajah. Wajah pertama adalah bentuk tradisional yang berbasis identitas dan patronase. Di sini, elite politik memengaruhi publik menggunakan simbol adat, jargon keagamaan, serta romantisme asal-usul.
Ikatan yang dibangun bukanlah kesadaran kritis atas program kerja, melainkan kesetiaan emosional.
Wajah kedua adalah bentuk modern yang jauh lebih canggih dan diskursif. Politik mangariau modern tidak lagi membutuhkan kemenyan dan kebatinan, melainkan dikotomi bahasa serta tawaran kekuasaan.
Figur-figur publik, mulai dari politisi hingga intelektual panggung, bertindak bak “pawang” yang melemparkan frasa yang menggugah emosi khalayak ke ruang publik. Frasa tersebut bekerja layaknya mantra: seketika menyedot perhatian jutaan netizen dan menyulut sisi emosional.
Di sinilah letak kerentanan Politik Mangariau. Ketika politik sekadar dipahami sebagai seni memanggil dan membuat karindangan massa, substansi demokrasi sering kali menguap. Publik lebih sering terhanyut dalam keriuhan “ritual”.
Publik yang terkena kariau tidak paham ke mana mereka akan dibawa, melainkan karena mereka terpesona oleh cara mereka dipanggil.
Politik Mangariau mengingatkan kita bahwa demokrasi kita masih sangat kental dengan aspek dramaturgi dan pertunjukan. Maka, panggung politik kita akan terus didominasi oleh para “pemuja panggung” satirisme sebagai alat tawar, ketimbang melihat realitas politik.
Pada akhirnya, tantangan terbesar demokrasi hari ini adalah bagaimana menggeser kesadaran publik: dari yang mudah dipanggil oleh mantra-mantra politik (mangariau), menjadi warga negara yang mampu berpikir kritis sehingga tidak mudah terjebak pada janji kebijakan politik yang irasional.
Program MBG dan KDMP adalah produk mangariau yang hingga kini dipersoalkan karena sekadar populis semata. Program mangariau namun populis kerap melahirkan irasionalitas dalam struktur penyusunan anggaran. Dampaknya anggaran pendapatan minus, cari utangan dan naikin pajak.
Namun, mangariau tidak selalu buruk. Sebab cinta yang lahir dari rasa tanggung jawab, mengingini sesuatu sebab merasa mampu memberikan kebahagiaan ketimbang orang lain adalah bentuk mangariau yang positif.
Program – program apapun juga bisa berdampak positif dalam kebijakan politik, seperti “Halo Tabalong” yang dibuat sebagai tools hak rakyat mengadukan, mengoreksi pelayanan publik yang semestinya mereka dapatkan.
Kebijakan publik sejatinya alat politik untuk mangariau publik agar beroleh faedah dan pelayanan negara. Namun nalar publik sebagai entitas politik mesti pula kritis yang mampu menangkis apakah mangariau yang dilakukan penguasa menyentuh persoalan esensial atau hanya populis semata.
Jika tidak esensial, maka lakukan mangariau balik, seperti selama ini Rocky Gerung dengan akal sehatnya. Namun akal sehat itu telah pula lumpuh, sebab ilmu mangariau Prabowo Subianto lebih hebat! *
