TANJUNG, kontrasx.com – Wilayah paling Utara Tabalong, yakni Kecamatan Jaro menggelar Musrenbang untuk RKPD tahun 2027.
Camat Jaro, Mahmud Riyadi menuturkan dari 9 Desa yang ada diwilayahnya, terdapat 239 usulan yang disampaikan masyarakat.
“Dari semua Desa totalnya ada 239 usulan, sedang dari Kecamatan ada 8 usulan prioritas” jelasnya pada kontrasx.com, Kamis (12/2) siang.
Mahmud menyebutkan usulan Kecamatan tersebut yakni:
- Pembangunan kantor baru Kecamatan Jaro karena kondisinya sudah kurang layak dan tidak representatif lagi.
“Lokasinya tetap di kantor lama, lahannya masih luas. Bangunan baru bisa dimundurkan sehingga halaman kantor nantinya bisa lebih luas” ujarnya.
Ia menerangkan Jaro merupakan pintu gerbang Tabalong yang ada diwilayah Utara yang juga berbatasan langsung dengan wilayah IKN sehingga pembangunannya perlu diimbangi.
Meski sudah dinyatakan belum bisa masuk di tahun ini pihaknya tetap memasukkannya ke dalam usulan.
- Pembangunan Sport Center.
Ia menyebutkan Kecamatan Jaro belum memiliki Sport Center sebagai wadah masyarakat untuk berkumpul.
“Lahannya sudah ada, asset milik pemerintah juga. Tidak perlu lagi membeli lahan, cukup bangun fisiknya saja lagi” imbuhnya.
- Pembangunan pagar keliling untuk Sport Center.
- Pembangunan drainase untuk Sport Center.
- Pembangunan bundaran di simpang empat Jaro.
- Pembangunan trotoar dan pelebaran jalan utama.
“Minimal dari arah pasar sampai ke Namun, sehingga wajah kota Kecamatan bisa terlihat” katanya. - Penyelesaian pembangunan bendungan atau embung di Nalui.
“Bendungan ini sudah banyak dipertanyakan warga. Kalau ini bisa terealisasi maka sawah-sawah warga yang ada di beberapa Desa bisa diairi. Desa-desa lain bisa mengikuti jejak Nalui tanam padi 3 kali dalam setahun” ungkapnya.
“Artinya, kalau pertanian bagus maka kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat” sambungnya.
Menurutnya, kedepan bendungan ini bisa menjadi objek wisata karena pemandangan disekitar juga terbilang bagus.
“Hal ini juga berpotensi menumbuh-kembangkan UMKM yang ada di Jaro” timpalnya.
- Pelatihan kader PKK terkait 6 SPM.
“Banyak para kader belum memahami bagaimana konsep 6 SPM sehingga dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman” tukasnya.
Mahmud pun berharap apa yang sudah diusulkan tersebut bisa dikabulkan Pemerintah Kabupaten. (Boel)
