TANJUNG, Koran Kontras – Aspirasi masyarakat yang diserap anggota DPRD saat Reses yang dikenal dengan nama pokok-pokok pikiran (Pokir) menjadi salah satu komponen penyusun perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Tabalong, H Mustapa mengungkapkan Musrenbang Kabupaten merupakan fokus strategis dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan transparan sebagaimana amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017.
Ia mengatakan DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki kewajiban konstitusional untuk menyerap, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses.
“Hasilnya dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD perencanaan tahun 2027” terangnya, kemarin saat Musrenbang RKPD di Pendopo Bersinar.
Mustapa menyebutkan ada ratusan Pokir yang diserap anggota DPRD saat melakukan Reses di semua Dapil.
“Hasil penjaringan aspirasi masyarakat di seluruh Dapil terhimpun 600 usulan Pokir” katanya.
Politikus Dapil Utara ini juga mengungkapkan secara garis besar usulan tersebut terkait bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan,ekonomi, sosial dan pelayanan publik.
“Bidang infrastruktur dan kewilayahan ada 240 usulan, bidang pendidikan dan SDM ada 110 usulan dan bidang pendidikan dan SDM, ada 110 usulan” rincinya.
Berikutnya bidang kesehatan ada 99 usulan, bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat ada 80 usulan, bidang sosial budaya kepemudaan ada 50 usulan, serta bidang pemerintahan dan pelayanan pabrik ada 30 usulan.
“Pokir ini telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah” tegasnya.
“Kami berharap usulan-usulan ini bisa diakomodir secara optimal dalam RKPD 2027 sehingga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat” sambungnya.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan. (Boel)
