Jakarta, kontrasx.com – Belum usai penanganan krisis kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti sejumlah wilayah dengan kabut asap, Indonesia kini harus bersiap menghadapi ancaman bencana baru.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seiring beralihnya musim dari kemarau ke musim hujan pada akhir tahun 2026.
Kemarau panjang dan relatif lebih kering pada tahun ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Kendati demikian, transisi menuju musim basah diprediksi membawa risiko tinggi banjir dan tanah longsor.
Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan melintas musim ini agar dampak buruk bencana dapat diminimalkan.
“Saat ini kita semua sedang menangani dampak bencana kekeringan. Namun, dalam waktu dekat kita tentunya juga harus bersiap menghadapi bencana hidrometeorologi saat musim basah tiba,” kata Teguh, Minggu (18/10).
BMKG mencatat sekitar 61,08% luas daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan jika dibandingkan dengan kondisi normal. Kendati kedatangannya terlambat, puncak musim hujan diperkirakan tetap berlangsung pada periode yang sama, yaitu antara Desember 2026 hingga Februari 2027.
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachry Radjab, mengingatkan agar fakta ini tidak membuat publik lengah. Pasalnya, durasi awal musim hujan yang pendek dapat memicu peningkatan curah hujan yang drastis secara mendadak.
“Satu hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa awal musim hujan datangnya mundur, tapi puncaknya sama. Artinya puncak musim hujan akan tetap terjadi di Desember, Januari, Februari, tetapi perlu waspada ketika musim hujan langsung puncak,” jelas Fachry.
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai langkah mitigasi tidak boleh hanya berfokus pada ancaman hidrometeorologi semata, tetapi juga potensi gempa bumi, megathrust, hingga erupsi gunung api.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa edukasi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus diposisikan sebagai proses belajar sepanjang hayat, bukan sekadar agenda formalitas sesaat.
“Penguatan kapasitas menyangkut pelatihan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan tidak boleh dianggap sebagai agenda sekilas, melainkan proses pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup,” ujar Abdul Muhari.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan sejak dini, BNPB mendorong implementasi tiga pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di lingkungan sekolah, dengan memastikan sarana dan prasarana pendidikan tahan terhadap guncangan atau ancaman fisik bencana.
“Menyusun dan melatih jalur serta Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi darurat serta mengintegrasikan pemahaman dan kesiapsiagaan bencana ke dalam materi pembelajaran siswa” jelasnya.
BNPB menekankan pentingnya simulasi berkala bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) agar terbentuk daya ingat jangka panjang (muscle memory) dalam merespons situasi darurat.
“Melalui pendekatan latihan yang terstruktur dan rutin, para siswa diharapkan mampu membentuk memori jangka panjang sehingga dapat mengambil keputusan dan bertindak cepat saat menghadapi situasi darurat yang sebenarnya,” tutur Muhari. (Red)
