BPKAD Tabalong Juara Penyerapan Anggaran 2025, Tembus 91,72%
TANJUNG, kontrasx.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong jadi SKPD paling tinggi dalam penyerapan anggaran tahun 2025.
Tahun 2025 ini, penyerapan anggaran BPKAD Tabalong mencapai 91,72 persen.
“Penyerapan tertinggi kami di BPKAD karena disitu ada dana desa, penyerapannya di angka 91,72 persen” ujar Kepala BPKAD, Husin Ansari, Senin (5/1).
Husin menyebut sedangkan untuk penyerapan anggaran terendah ada di dua SKPD yakni Disporapar dan BPBD.
“Terendah ada BPBD di angka 59,13 persen, Disporapar di angka 62,59 persen” sebutnya.
“Kalau BPBD itu memang banyak belanja pegawai, tapi karena kemarin Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SKPD-nya tidak berubah maka anggarannya tidak terserap. Sedangkan Disporapar ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana” bebernya.
Ia menjelaskan secara umum penyerapan anggaran Kabupaten Tabalong sudah melampaui target.
“Target diatas 80 persen, jadi dari anggaran Rp 3.598.148.471.731 hingga 1 Desember 2025 realisasi belanja sebanyak Rp 2.990.579.841.959 atau 83,11 persen. Ini hanya perhitungan sementara” jelas Husin.
Husin menyampaikan meski melampaui target namun realisasi anggaran rendah dari tahun 2024.
“Dibanding tahun lalu realisasi 85 persen, tahun ini 83,11 persen. Dari komposisi APBDnya lebih besar tahun ini dari sebelumnya cuma serapannya lebih rendah dari tahun kemarin” ucapnya.
Ia menyampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi tersebut.
“Penyebabnya dari sisi pekerjaan fisik karena ada yang terlambat tender, makanya tahun ini kita percepat. Kemudian karena RPJMD baru (pergantian kepimpinan kepala daerah) itu hampir rata-rata ke kabupaten/kota se-Kalsel seperti itu serapannya diatas 80 persen” ujarnya.
Selain itu, pada 31 Desember 2025 ada 20 SP2D yang masuk namun ditolak karena melewati batas waktu, termasuk juga ada pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
“Pekerjaan-pekerjaan yang belum dibayarkan itu nantinya akan kami bayarkan dipergeseran anggaran, kemungkinan di bulan Maret 2026” pungkas Husin. (Can)
