TANJUNG, kontrasx.com – Dana yang dianggarkan Desa untuk pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi bersumber dari APBN.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabalong, Rahadian Noor menerangkan karena sumber dana yang digunakan berasal dari APBN, pihaknya tidak mengatur Standar Biaya Umum (SBU) melalui Peraturan Bupati ataupun Surat Keputusan Bupati.
“Kita hanya mengingatkan kawan-kawan di Desa, uangnya dari pusat, SBU-nya tidak ada mengatur baik lewat Perbup ataupun SK Bupati” ucapnya pada kontrasx.com, kemarin.
Ia mengatakan besaran beasiswa yang diberikan jumlahnya variatif, tergantung jumlah sekolah yang ada di Desa.
“Kalau jumlah sekolahnya sedikit mungkin nominalnya lebih besar. Setiap desa tidak sama jumlah sekolahnya” ujarnya.
Rahadian menyatakan pihaknya berharap setiap Desa dalam satu Kecamatan minimal masing-masing Pemerintah Desa (Pemdes) bisa urun rembug untuk menyamakan besaran atau nominal beasiswa.
“Paling tidak masing-masing Pemdes urun-rembug untuk menyamakan besarannya, jangan sampai niat baik kita membantu masyarakat beda angka beda asumsi, sehingga menjadi masalah” ungkapnya.
Ia mencontohkan di Desa A pelajar berprestasi untuk juara 1 2 dan 3 dianggarkan totalnya Rp 1 juta. Kemudian di Desa B anggarannya Rp 500 ribu, ada perbedaan nominal yang dikhawatirkan menjadi fitnah.
“Angka yang diberikan berbeda. Pembeda inilah yang kami minta supaya mereka urun-rembug, sinkronkan ini. Jangan sampai niat baik ini jadi asumsi yang tidak baik, jadi fitnah” tandasnya.
Meskipun demikian, ia menyebutkan tidak ada kewajiban bagi desa untuk menganggarkan dana pemberian beasiswa tersebut.
“Desa tidak ada kewajiban (untuk menganggarkan beasiswa), tergantung kebijakan dari Pemerintah Desa” tegasnya.
Menurutnya hal ini juga merupakan upaya kolaborasi Desa dengan program prioritas yang dicanangkan Bupati.
“Desa tertarik untuk mengikuti apa yang menjadi program Kabupaten. Ada yang menganggarkan ada juga yang tidak, karena sifatnya tidak wajib” pungkasnya. (Boel)
