TANJUNG, kontrasx.com – Pemkab Tabalong tampaknya harus “mengencangkan ikat pinggang” gara-gara dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima berkurang drastis.
Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Pusat memangkas TKD Tabalong yang nominal minusnya tembus Rp 1 Triliun atau lebih dari Rp 1.000 Miliar.
Kepala BPKAD Tabalong, Husin Ansari menyampaikan pihaknya menerima surat dari Kementerian Keuangan pada tanggal 23 September 2025 dengan Nomor Surat S-62/PK/2025.
“Surat ditujukan pada seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia terkait daftar Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2026” tuturnya pada kontrasx.com, Selasa (30/9) sore diruang kerjanya.
Husin mengatakan daftar Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 diantaranya terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH),
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan
Hibah ke Daerah.
Ia menyatakan dari surat tersebut, diketahui Kabupaten Tabalong menerima penurunan dana transfer, khususnya DBH batu bara.
“Dari total DBH, tahun 2025 kita memdapat transfer Rp 1,517 Triliun, tahun 2026 mengalami penurunan, kita mendapat Rp 368 Miliar. Ada penurunan sebesar Rp 1,148 Triliun” bebernya.
Husin menyebutkan penurunan besar juga terjadi dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) royalti batu bara.
“(Sebelumnya) kita mendapat Rp 1,384 Triliun, tahun 2026 kita hanya dapat Rp 318 Miliar. Kurangnya Rp 1,064 Triliun” ungkapnya.
Tak hanya sampai disitu, Dana Desa yang diterima juga mengalami penurunan.
“Tahun 2025 kita menerima transfer Dana Desa sebesar Rp 100 Miliar, tahun 2026 menjadi Rp 85 Miliar” ujarnya.
Namun, dari transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Tabalong mengalami kenaikan yang cukup besar.
“Kalau DAU mengalami peningkatan, tahun 2025 sebesar Rp 487 Miliar naik menjadi Rp 788 Miliar. Ada peningkatan sekitar Rp 300 Miliar” jelasnya.
Husin menyebutkan baik DAU maupun DBH tahun 2025 dalam RAPBD disampaikan sebesar Rp 2,303 Triliun, namun berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan ini hanya mencapai Rp 1,412 Triliun.
“Terdapat kekurangan sekitar Rp 891 Miliar karena sisi DAU mengalami peningkatan” katanya.
Ia pun mengakui kondisi ini sangat berat bagi Bumi Saraba Kawa.
“Berat bagi daerah. RAPBD tadinya kita proyeksikan di Rp 3,4 Triliun, tapi kemungkinan hanya dikisaran Rp 2,5-2,6 Triliun saja” tukasnya. (Boel)
