JAKARTA, kontrasX.com – Tim Evaluator Kinerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengevaluasi kinerja Pejabat Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah periode pertama triwulan kedua, Senin (23/9).
Bertempat di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Hamida memaparkan laporan atas lima indikator yang menjadi bahan evaluasi yakni tentang inflasi, stunting, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem dan penyerapan anggaran.
“Inflasi Kabupaten Tabalong sebagaimana dirilis BPS, selama periode Juni – Agustus 2024 selalu stabil dan berada di bawah angka inflasi nasional. Pada bulan Agustus 2024 tercatat angka inflasi hanya sebesar 2,11 persen” kata Hamida.
Ia menerangkan komoditas pendorong inflasi di Tabalong adalah cabe, bawang dan kedelai. Berbagai upaya konkret yang dilakukan dalam pengendalian inflasi seperti melalui penyimpanan cadangan pangan, pendistribusian pupuk bersubsidi dan lain sebagainya.
Mengenai stunting, berdasarkan Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Hamuda mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tabalong secara konsisten berhasil menurunkan angka prevelensi stunting.
“Tahun 2019 angka stunting di Tabalong 17,65 persen, menurun menjadi 7,60 persen pada tahun 2024. Dengan berbagai upaya spesifik dan sensitif pada bulan Juni 2024 terjadi penurunan Balita stunting. Dari sebelumnya terdapat 1.192 Balita stunting, sebanyak 235 Balita telah sembuh dari stunting, hingga tersisa 957 Balita lagi pada Agustus 2024” terangnya.
Hamida mengungkapkan sebanyak dua desa di Tabalong telah dinyatakan bebas stunting, yaitu Desa Lano Kecamatan Jaro dan Desa Kinarum Kecamatan Upau dengan 0 persen stunting.
Masalah pengangguran, disebutkan berbagai intervensi telah pula dilakukan Pemkab Tabalong. Sehingga per 12 September 2024 jumlah penduduk yang mengganggur hanya sebesar 1.521 orang atau turun 0,23 persen.
Menyinggung angka kemiskinan, ia menyatakan kondisinya terus mengalami penurunan. Semula pada tahun 2021 sempat meningkat akibat pandemi Covid-19, kemudian pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebesar 5,20 persen (berdasarkan data statistik).
“Pemkab Tabalong juga memiliki Sistem Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang disebut Silangkar. Update setiap bulan dengan data base dan keluarga miskin yang ada terintegrasi by name, by address” terangnya.
Hamida menyebut angka kemiskinan di Tabalong relatif kecil, tahun 2024 sebanyak 54.731 jiwa dan yang berstatus ekstrem sebanyak 950 jiwa.
Terkait realisasi anggaran, Hamida menuturkan per 31 Agustus 2024 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tabalong telah mencapai Rp 1,345 triliun (53,63 persen), dengan realisasi belanja triwulan ketiga sebesar Rp. 1,310 triliun (50,55 persen).
“Kondisi serapan anggaran dan realisasi anggaran hampir berimbang. Kendati kami menyadari masih berada di bawah target yang diinginkan pemerintah pusat” tukasnya. (Rel/boel)
Berikan Saran
Usai memaparkan kinerja triwulan kedua, Pj Bupati Tabalong yang didampingi kepala satuan kerja perangkat daerah, asisten dan staf ahli Setda Kabupaten Tabalong, langsung mendapatkan tanggapan dan saran-saran dari Tim Evaluator Kememdagri.
Auditor Ahli Madya, Tumonggi Siregar, selaku evaluator menyarankan ke depan Pj Bupati agar membawa, membuat rencana bisnis indikator kinerja 2024. “Tujuannya agar kami bisa melihat secara komprehensif antara rencana dan realisasi kinerja,” katanya.
Evaluator DPUPD Ahli Utama, Rolekson, menghendaki adanya inisiasi kebijakan-kebijakan untuk pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Tabalong. Bukan peraturan pencegahan korupsi yang sudah ada dan lama.
Selain, ditekankan oleh Rolekson, perlunya Pj Bupati menjaga kondusifitas dan netralitas ASN dalam Pilkada. “Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil supaya ASN netral. Selain kepatuhan, pelarangan mutasi ASN,” tegasnya.
Evaluator DPUD Ahli Utama, Himawan, berupaya memastikan kegiatan Pemkab Tabalong yang memback-up program kesehatan, penanggulangan stunting dan posyandu sebagaimana yang jumlahnya dilaporkan
“Kader 2.240 semuanya aktif dan 297 Posyandu ini aktif semuanya” tanya Himawan yang langsung dijawab siap dan anggukan Pj Bupati Tabalong.
Selain itu, Himawan menyarankan adanya progres laporan tindak lanjut atas Laporan Pengaduan dari masyarakat. Jika berisiko, pintanya, sesegera mungkin ditindaklanjuti.
Mananggapi hal tersebut, Pj Bupati Tabalong menyampaikan terima kasih atas saran masukan yang diberikan Evaluator. “Semoga dari masukan-masukan yang diberikan kami bisa belajar banyak untuk ke depan dalam mengemban amanah yang lebih baik” pungkasnya. (Rel/Boel)
