Banjarmasin, kontrasx.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif yang diambil Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan.
Sinergi strategis ini ditandai dengan pembangunan Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan yang secara khusus akan mengawal program prioritas Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Laboratorium yang akan beroperasi pada tahun 2026 ini diakui Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, sebagai yang pertama di Indonesia.
“Laboratorium MBG di Tabalong akan menjadi yang pertama di Indonesia dan bisa ditiru daerah lain,” tegas Taruna Ikrar dalam forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
Sinergi ini terwujud berkat hibah lahan seluas 6.924 M2 dari Pemerintah Kabupaten Tabalong di Desa Maburai. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan kantor baru BPOM Kabupaten Tabalong sekaligus Laboratorium MBG tersebut.
Bupati Tabalong, menegaskan komitmen Pemkab untuk mendukung penuh pelaksanaan program MBG.
“Kami ingin niat baik pak presiden melalui MBG bisa terwujud, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Haji Fani.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya BPOM. “Kinerja BPOM perlu didukung karena menyangkut apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Tabalong.” Imbuhnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Bupati/Wali Kota, dan pelaku UMKM, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyoroti pentingnya pengawasan obat dan makanan sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.
Ia mengungkapkan bahwa kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun.
“BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan kualitas hidup. Ini adalah amanah besar yang membutuhkan kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah,” kata Taruna.
Acara tersebut juga menjadi momentum penyerahan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah pelaku UMKM, mayoritas dari sektor kosmetik. Langkah ini merupakan dukungan nyata BPOM untuk membantu UMKM “naik kelas” dan mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Diskusi sinergitas ini ditutup dengan pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota berkinerja terbaik dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik POM selama periode 2023–2024. (rel)
