Fenomena Pindah Partai Dinilai Wajar, Kadarisman : Lebih ke Logika Kekuasaan daripada Ideologi

Fenomena perpindahan kader antar partai politik di Indonesia kembali menjadi sorotan. Pengamat politik Banua, Kadarisman, menilai bahwa praktik tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak lagi bisa dilihat semata dari sudut pandang ideologi.
Menurutnya, dinamika politik di Indonesia menunjukkan bahwa hampir seluruh partai politik berada pada spektrum ideologi yang sama, yakni di tengah. Hal ini membuat perbedaan ideologis antarpartai menjadi tidak terlalu signifikan.
“Parpol di Indonesia ideologi sama saja. Tidak ada yang terlalu kanan atau kiri. Semuanya bertemu di tengah. Jadi, berpindah ke partai mana pun tidak akan menimbulkan pertentangan nilai ideologi,” jelasnya, Senin (18/4).
Pernyataan tersebut disampaikan Kadarisman menanggapi langkah Rini Irawanti yang berpindah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Partai Kebangkitan Bangsa dalam ajang Musyawarah Cabang (Muscab) PKB yang digelar di Hotel Aston Tanjung.
Kadarisman menilai bahwa ideologi partai politik di Indonesia saat ini cenderung bersifat elektoral. Artinya, orientasi utama partai lebih kepada strategi memenangkan pemilu dibandingkan memperjuangkan garis ideologi yang kaku.
Dalam konteks tersebut, kader partai dinilai akan lebih mempertimbangkan peluang politik dan kekuatan elektoral ketika memutuskan untuk berpindah partai. Ia pun menegaskan bahwa istilah “kutu loncat” tidak lagi relevan digunakan.
“Saya melihatnya bukan soal ideologi, tapi logika kekuasaan yang paling masuk akal. Dengan demikian istilah kutu loncat itu tidak tepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti posisi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu kekuatan politik yang cukup diperhitungkan di daerah. Dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu, PKB dinilai tampil fenomenal dengan hasil yang mampu mengubah peta persaingan politik lokal.
Menurut Kadarisman, capaian tersebut membuka peluang bagi PKB untuk terus meningkatkan kekuatan elektoralnya pada pemilu daerah mendatang, termasuk pada 2029 atau 2031.
Dengan kondisi tersebut, perpindahan kader antarpartai diprediksi masih akan terus terjadi, seiring dengan pertimbangan pragmatis dan strategi kekuasaan yang menjadi faktor dominan dalam politik Indonesia saat ini. (Na)