TANJUNG, kontrasx.com – Bahas rencana kerja anggaran Perubahan tahun 2026 dan anggaran Induk tahun 2027, Komisi ll DPRD Tabalong menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP).
Ketua Komisi ll DPRD Tabalong, H Winarto mengungkapkan dari paparan mitra kerjanya diketahui DKUPP tidak mendapat alokasi dana tambahan di anggaran Perubahan 2026, kecuali di bidang Perindustrian.
“Tambahan hanya ada di bidang Perindustrian, ini terkait gedung Dekranasda yang sudah berdiri, perlu kelengkapan seperti furnitur dan lainnya sehingga tahun ini juga bisa diresmikan dan dimanfaatkan” bebernya pada kontrasx.com, Selasa (14/4) usai rapat.
“Kalau bidang lain tidak ada tambahan, sehingga hanya anggaran induk (2027) saja yang kami sorot” timpalnya.
Politisi kawakan ini pun tak menampik anggaran induk 2027 DKUPP banyak dimintai keterangan oleh anggota Komisi ll.
“Yang panas dan alot di bidang industri, karena berkenaan masalah seringnya membuat perencanaan namun pada teknis pelaksanaan belum bisa diakomodir dan ditindaklanjuti” bebernya.
Ia mencontohkan program perencanaan industri yang sifatnya mengarah pada industri turunan atau hilirisasi.
“Banyak program yang bisa diterapkan tetapi terkendala anggaran hingga sampai saat ini” katanya.
Winarto pun mengakui sudah ada beberapa industri IKM yang berjalan, tapi sifatnya masih umum seperti kerajinan kayu untuk gerobak untuk usaha UKM.
“Usaha ini tidak terlalu besar juga jumlahnya. Kami meminta ke depan untuk dibangun industrinya, entah inisiasi Pemda atau kerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya industri kelapa sawit, ini banyak turunannya serta bisa dikerjakan oleh UKM” jelasnya.
Ia juga mencontohkan industri briket, baik dari arang atau pun batu bara.
“Ini ada dikembangkan di daerah lain, (briket) dibikin pupuk, mereka kreatif dan disupport oleh Pemdanya” tukasnya.
Winarto juga menyatakan bidang Pasar juga mendapat atensi dari Komisi ll.
Terpisah, Kepala DKUPP Tabalong, Soleh menyebutkan pihaknya banyak mendapat masukan dan evaluasi dari Komiisi ll.
“Terhadap program dan kegiatan yang ada di dinas, mereka menyampaikan evaluasi terhadap apa-apa yang dilaksanakan dan program yang harus dilanjutkan” ujarnya.
Di bidang industri dan UKM, ia mengatakan pihaknya tetap akan memprioritaskan pembinaan dan pendampingan.
Soleh pun mengungkapkan pagu anggaran dinasnya mengalami penurunan hingga 40 persen sehingga program yqng dijalankan lebih selektif dan benar-benar prioritas. (Boel)
