TANJUNG, kontrasx.com – Warga Desa Wayau akan demo dan menyegel kantor Desa apabila Pemerintah Daerah melalui instansi terkait tak merespon apa yang menjadi tuntutan mereka.
Mantan Kepala Desa Wayau, Rahmadi menegaskan warga Wayau tidak lagi percaya dengan Pemerintah Desa termasuk BPD.
“Mereka tidak lagi percaya dengan Pemdes dan BPD dalam arti ada bahan temuan yang menjadi alasan. Mereka ini secara legowo dan berbesar hati melepas jabatan, mengundurkan diri” ungkapnya pada kontrasx.com, Kamis (05/6) usai RDP di Graha Sakata.
Mantan Kades periode 2014-2021 ini menyatakan sesuai hasil musyawarah warga apabila tidak ada keputusan atau hasil keputusannya tidak memuaskan, warga akan demo dan menyegel kantor Desa.
“Rapat warga bila tidak ada keputusan atau tidak memuaskan (hasil keputusan nanti), warga akan segel kantor desa, demo” tandasnya.
Rahmadi pun berharap pihak terkait bisa turun ke Wayau untuk menindaklanjutinya dengan investigasi.
“Pihak-pihak terkait secepatnya turun tangan, ada masalah di Wayau, segera investigasi” pintanya.
Terkait soal transparansi, ia menyebut diatas kertas memang dijalankan, namun hanya melibatkan orang-orang tertentu saja.
“Di atas kertas dijalankan, MUSDes, RPJMDes, hanya mengundang orang-orang tertentu. Orang-orang yang kritis disisihkan” bebernya.
Rahmadi berharap kejadian seperti ini nantinya bisa jadi pengalaman bagi aparat desa.
Hal senaada juga disampaikan tokoh pemuda Wayau, Nanang.
“Kalau tidak ada respon paling tidak kantor Desa akan disegel” tegasnya.
Nanang juga sangat menyayangkan tidak adanya transparansi dari pihak Desa.
“Tidak ada transparansi dari desa, apapun yang dibuat desa. Kadang orang-orang tertentu saja yang diajak rapat, sebagian besar warga tidak tahu” tuturnya.
Disinggung masalah musyawarah di Desa, ia hanya mendengar “katanya” saja dan tak pernah dilibatkan.
“Kalau rapat katanya ada, tapi sebagai tokoh pemuda kita tidak pernah diundang” tukasnya.
Karena banyak warga yang tidak lagi percaya, ia pun berharap pihak terkait bisa menginvestigasi permasalahan ini.
“Lakukan investigasi, selidiki. Kalau itu salah, tindakan sepatutnya seperti apa. Kalau diharuskan mundur, (Kades dan BPD) mundur karena tidak mampu menampung aspirasi warga” ucapnya.
Terpisah, Kepala Desa Wayau, Masrani mengatakan dirinya menerima aspirasi warganya.
“Ambil sisi positif, aspirasi warga kita terima dimanapun tempatnya. Ini jadi pembelajaran buat kita agar selalu berhati-hati menjalankan pemerintahan di desa” akunya.
Terkait tudingan warga yang menilai dirinya tidak transparan, Masrani mengatakan menerima saja.
“Kita terima saja, warga Wayau banyak, tidak bisa akomodir keseluruhan. Kita sudah sesuai aturan, MUSDes kita umumkan juga mengundang tokoh masyarakat dan Ketua RT” jelasnya.
Disinggung tidak semua warga di kabari terkait pelaksanaan musyawarah, ia berdalih itu hanya anggapan warga saja.
“Itu anggapan warga saja. Yang datang ke RDP juga ad warga yang puas, Ketua RT 12 orang juga kita bawa, harapannyya bisa memberi penjelasan” pungkasnya. (Boel)
Publikasikan dan berani untuk menginformasikan hal yang benar tentang indikasi penyelewengan dana desa di setiap daerah atau kampung sebagai perpanjangan informasi masyarakat publik,karna penyakit korupsi di negara ini sudah sampai kalangan bawah yang menyengsengsarakan rakyat banyak, harapanya ada tindakan tegas dari pemerintah dan menjadi pelajaran bagi semua aparat desa,agar desa lebih maju dan berkembang perekonomian masyarakat,kasus seperti ini sangat meresahkan sebenarnya di setiap daerah, salam akal sehat
Mengatasnamakan warga…hanya beberapa gelintir orang. Menuntut Kades, aparat dan anggota BPD mundur. Sangat politis, ujung-ujungnya “si Dia” mau nyalon lagi.
Peribahasa Semut diseberang lautan nampak, Gajah dipelupuk mata kada melihat!!!!