TANJUNG, kontrasx.com – Serikat pekerja, mahasiswa hingga ojek online (Ojol) menyambangi kantor DPRD Tabalong, Kamis (4/9).
Kedatangan mereka ke “Graha Sakata” tersebut hendak menyampaikan sejumlah aspirasi atau tuntutan.
Aspirasi atau tuntutan tersebut disampaikan pihaknya kepada ke perwakilan rakyat Tabalong melalui rapat dengar pendapat (RDP).
RDP tersebut tak hanya dihadiri unsur pimpinan DPRD, turut juga dihadiri Sekretaris Daerah Tabalong, Hj Hamida Munawarah serta dinas terkait dan pihak kepolisian.
Ketua DPC FSPKEP Tabalong, Sahrul menuturkan pihaknya bersama mahasiswa dan ojol menyampaikan tuntutannya.
“Kita ada tuntutan isu nasional dan beberapa isu lokal” tuturnya kepada kontrasx.com usai RDP.
Sahrul menyampaikan dari serikat pekerja ada isu lokal diantaranya terkait upah minum kabupaten (UMK) dan permintaan mediator.
“Kalau mengacu perhitungan kenaikan upah menurut KHL kita itu berkisar Rp 4 juta, tetapi dengan regulasi aturan atau surat edaran Kemenaker itu berubah-rubah. Jadi saya minta agar upah itu optimal melihat kebutuhan hidup layak warga Tabalong” ujarnya.
“Kami juga minta khususnya komisi 1 membantu Disnaker untuk menyambungkan Kementerian untuk bisa salah satu calon mediator kita diprioritaskan untuk ikut uji kompetensi. Karena kekosongan mediator selama 2 tahun kita mediasi ke Banjarmasin, itu sangat merugikan bagi kami serikat pekerja makanya mediator itu sangat penting ditempat kita” bebernya.
Sementara, Ketua KSPSI Tabalong, Lisanuddin juga menyampaikan tuntutan terkait sanksi lobang 6 dari Adaro Indonesia yang tidak boleh bekerja selama 5 tahun.
“Harapannya kami meminta kepada pihak perusahaan melalui DPRD Tabalong agar sanksi itu bisa berkurang. Jangan sampai lama, apalagi yang sudah berusia tua nunggu 5 tahun itu sudah expired tidak bisa kerja lagi” jelasnya.
Dikesempatan sama, Ketua BEM STIA Tabalong, M. Kevindra Ilham menyampaikan aspirasi salah satunya menyinggung aplikasi Tabalongpedia.
“Disitu mengenai aduan masyarakat dan lowongan kerja, untuk aduan masyarakat itu sudah direspon Sekda dan untuk lowongan pekerjaan juga sudah ditanggapi oleh Disnaker bahwasanya tahun ini mereka akan melaunching aplikasi yang membantu masyarakat untuk mencari lowongan kerja” terangnya.
“Tentunya nanti kami ada pertemuan lagi dengan Disnaker untuk membahas aplikasi tersebut. Kami akan terus mengawal sampai tuntutan kami hari ini dapat terealisasi” tegasnya.
Terpisah, Ketua Komunitas Ojol se-Tabalong, Fahri menyampaikan terkait permintaan shelter atau tempat singgah untuk pihaknya.
“Saat kami mencari pendapatan itu kalau tidak ada orderan itu bingung mau standby dimana, kadang di pinggir jalan ditegur Dishub karena tidak boleh parkir di trotoar, kami bingung standby dimana kadang di mesjid juga. Makanya kami tidak ingin menganggu orang lain, jadi kami minta tempat untuk dibuatkan dari pemerintah” ujarnya.
Fahri mengatakan selain itu terkait perhatian pendapatan terhadap ojol, kemudian pajak potongan dari aplikator juga dibahas, terus bantuan subsidi BBM.
“Alhamdulillah tadi ada jawaban dari hasil rapat positif, kedepannya walaupun tidak secepatnya terealisasi kalau ada rapat seperti kami akan datang dan menyampaikan lagi hingga (tuntutan) yang kami minta itu terealisasi dengan baik” katanya. (Can)
