TANJUNG, kontrasx.com – Memastikan program kegiatan tahun 2026 pada mitra setelah adanya kebijakan Rasionalisasi, Komisi lll DPRD Tabalong menggelar Rapat Kerja.
Kali ini Komisi lll DPRD menggelar pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tabalong.
Ketua Komisi lll DPRD Tabalong, Ari Wahyu Utomo menyampaikan rapat ini digelar terkait rasionalisasi anggaran tahun 2026 di dinas tersebut.
“Kami juga ingin memastikan program yang langsung menyentuh masyarakat tidak ikut di coret” bebernya paada kontrasx.com, Jum’at (10/10) usai rapat.
Ari menyatakan rasioanlisasi ini memberi dampak yang cukup besar pada instansi tersebut.
“Kami juga berterima kasih pada mitra kerja, mereka sudah banyak mengurangi kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kegiatan seremoni, pengadaan tanah maupun pengadaan mobil operasional” ujarnya.
Ia juga meminta usulan masyarakat lewat Pokir dimana kegiatannya juga bersentuhan langsung dengan kepentingan orang banyak tidak dihilangkan.
“Kami minta tolong pada SKPD agar kegiatan Pokir yang langsung menyentuh masyarakat jangan sampai hilang. Kalau pun dihilangkan tolong sampaikan agar kami bisa menginformasikan pada masyarakat konstituen” tuturnya.
Melalui Bapperida, pihaknya juga meminta SKPD agar membuat perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan di akhir tahun.
“Perencanaan-perencanaan kami minta dibuat akhir tahun, tidak ada lagi kegiatan (lelang) yang sampai ke pertengahan tahun atau kwartal 2, nanti pekerjaan tidak selesai” jelasnya.
“2026 tidak boleh lagi. Kecuali kegiatan yang sifatnya urgent. Di APBD Perubahan kurangi kegiatan fisik, selesaikan perencanaan, matangkan betul-betul” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi lll, H Jurni. Politikus senior ini menyatakan mitra kerja Komisi lll banyak terdapat kegiatan yang bersifat fisik dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Setelah ada rasionalisasi kita ingin pastikan di APBD tahun 2026 yang sebelumnya sudah selesai dibahas, setelah di rasionalisasi aspirasi masyarakat yang masuk lewat dewan tetap ada, terakomodir” terangnya.
Jurni pun menilai SKPD ini bisa bersikap bijak sehingga rapat tidak berjalan alot.
“Alhamdulillah hasil rapat di bulan-bulan sebelumnya hampir tidak ada yang di rasionalisasi, hanya kegiatan untuk kepentingan pemerintah yang di rasionalisasi. SKPD-nya bijak sehingga rapat tidak lagi alot” pungkasnya. (Boel)
