Balangan, kontrasx.com – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD memicu debat panas di ruang publik. Menanggapi hal tersebut, Fraksi Literasi Muda Balangan (LiMBa) menggelar diskusi kritis guna memberikan edukasi politik bagi masyarakat Bumi Sanggam.
Diskusi yang digelar di Kompleks Universitas Sapta Mandiri, Rabu (4/), ini menghadirkan dua perspektif tajam dari perwakilan Badan Kesbangpol Balangan, Donal Simarmata, dan Pemerhati Politik Banua, Kadarisman.
Ketua Fraksi LiMBa, Muhammad Halim Ihsan, menegaskan bahwa pemuda tidak boleh absen dalam isu-isu krusial kenegaraan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami pro dan kontra secara jernih sebelum mengambil sikap.
“Kami melihat wacana tersebut penting dibawa ke dalam ruang diskusi publik di Balangan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang berimbang,” ujar Halim.
Pemerhati Politik Banua, Kadarisman, melontarkan kritik keras terhadap wacana Pilkada via DPRD. Ia menilai gerakan penolakan dari publik dan mahasiswa adalah sinyal kuat ketidakpercayaan rakyat terhadap upaya sentralisasi kekuasaan oleh koalisi pemerintah.
Kadarisman juga menepis alasan “biaya mahal” yang sering dijadikan tameng untuk menghapus Pilkada langsung. Ia menegaskan bahwa demokrasi memang memerlukan investasi yang besar demi tegaknya hak daulat rakyat.
Kadarisman menuding partai politik sebagai biang kerok mahalnya ongkos politik karena adanya mahar politik untuk tiket pencalonan.
“Jalan keluar paling masuk akal adalah mereformasi partai politik dan norma kepemiluan, bukan mereduksi kedaulatan rakyat,” tegas Presidium KAHMI Tabalong tersebut.
Di sisi lain, Donal Simarmata dari Kesbangpol Balangan melihat isu ini dari kacamata fungsional dan anggaran. Menurutnya, baik sistem langsung maupun melalui DPRD memiliki risiko dan implikasi masing-masing.
“Tidak ada jaminan pada kedua sistem tersebut atas pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas,” kata Donal. Namun, ia menggarisbawahi beban fiskal yang ditanggung negara dalam Pilkada langsung sangatlah besar. Jika efisiensi dilakukan, anggaran tersebut menurutnya bisa dialihkan untuk percepatan pembangunan daerah. (rel)
