TANJUNG, kontrasx.com – Belasan aktivis LSM dan Ormas, perwakilan Serikat Pekerja, Ojol hingga Organisasi Mahasiswa Bumi Saraba Kawa berkumpul di ruang rapat di Graha Sakata.
Kehadiran mereka dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait fungsi Pengawasan DPRD Tabalong.
Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlipi mengungkapkan dari agenda ini pihaknya bannyak menerima masukan.
“Dari audiensi ini banyak masukan yang disampaikan. Apa yang menjadi masukan untuk kebaikan bagi pemerintah kabupaten akan kami sampaikan pada pihak eksekutif” terangnya, Kamis (30/4) usai kegiatan.
Riza membeberkan ada beberapa poin pembicaraan yang mendapat perhatian serius seperti terkait pelayanan di RSUD.
“Yang krusial terkait tindakan bagi pasien di Rumah Sakit. Harapannya tidak terulang lagi” jelasnya.
Pihaknya pun nanti akan memanggil dinas terkait atau pun pihak Rumah Sakit menyangkut pelayanan terhadap masyarakat yang sedang berobat.
Persoalan lain yang mendapat atensi adalah belum dibayarnya gaji karyawan oleh PT BBP.
“Tadi dijelaskan Kepala Disnaker, ada memo tanggal 3 dan 10, ada kesepakatan antara karyawan dan manajemen BBP. Dalam memo tersebut, informasinya batasannya hingga hari ini (30 April) akan dibayarkan” jelasnya.
DPRD Tabalong pun berharap manajemen PT BBP komitmen terhadap memo yang sudah diturunkan serta berkomitmen pula terhadap hasil mediasi yang sudah dilakukan.
“Ada mediasi di Disnaker tanggal 28 tadi yang dihadiri karyawan, serikat pekerja dan manajeman BBP” ujarnya.
Bahasan lainnya yang mengemuka adalah persoalan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) pada
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tabalong Jaya Persada.
“Kita juga sudah sampaikan rekomendasi pada eksekutif saat Rapat Paripurna lalu. Harapan kami Pemda secepatnya lakukan pergantian Plt, ada pejabat definitif. Agar isu yang beredar tidak berkembang luas” tandasnya.
Hal yang senada juga Riza tujukan untuk PT AMTB.
RDP ini juga dihadiri oleh Dinas terkait diantaranya Disnaker, Kesbangpol dan Bapperida. (Boel)
