TANJUNG, kontrasx.com – Wacana tentang kenaikan uang insentif dan makan-minum atau istilah terbarunya belanja jasa untuk Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tabalong.
Ketua Komisi l DPRD Tabalong, H Akhmad Helmi menyampaikan sesuai kondisi sekarang biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPBS cukup tinggi sehingga perlu ada penambahan anggaran.
“Mereka ingin ada tambahan anggaran, setidaknya bisa dinaikkan di tahun 2026. DPRD sepakat untuk menaikkan anggaran UPBS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah” jelasnya pada kontrasx.com, kemarin.
Dukungan penambahan insentif juga disuarakan anggota DPRD dalam RDP.
Anggota DPRD 5 periode, Jurni SE menyatakan UPBS di Tabalong sudah terbukti banyak membantu masyarakat dan juga responsif.
“UPBS adalah pekerja sosial, bantuan yang diberikan juga masih jauh dari kata layak. Perlu ditambah insentifnya sesuai kemampuan keuangan daerah” tandasnya.
Politikus senior ini pun menegaskan pihaknya akan berupaya memperjuangkan tambahan tersebut.
Namun, disisi lain Jurni menyarankan dilakukan pembenahan-pembenahan di UPBS.
“Jangan sampai misal anggota yang didaftarkan 20 yang ada cuman 3 orang, di daftarkan 10 kelompok yang aktif cuman 3” imbuhnya.
Anggota DPRD Remon Bhima Persada pun turut mengapresiasi kerja keras dan dedikasi pihak UPBS selama ini dalam membantu menangani kebencanaan di Bumi Saraba Kawa.
“Perannya vital” katanya.
Sementara itu, Fathurrahman dari UPBS Rembakala Desa Bahungin menuturkan sebelumnya uang insentif yang diterima UPBS sebesar Rp 150.000 dan uang makan-minum Rp 120.000 per bulan.
“Itu perhitungannya untuk 10 orang, jadi uang insentif Rp 1.500.000 dan uang makan-minum Rp 1.200.000, jumlahnya Rp 2.700.000 per bulan” terangnya.
“Kalau ada kenaikan jadi Rp 500.000 maka per bulan diterima Rp 5.000.000 per UPBS” timpalnya.
Menurutnya dari uang inilah digunakan untuk melakukan perbaikan mobil (sarana operasional) termasuk membeli BBM.
RDP DPRD Tabalong juga turut dihadiri oleh Kalak BPBD, Kasat PolPP dan Damkar, perwakilan dari BKAD serta perwakilan puluhan UPBS se-Tabalong.
Di Tabalong sendiri terdata ada 85 UPBS, dimana 34 diantaranya sudah terdaftar dan dibawah binaan BPBD. (Boel)
