Jakarta, kontrasx.com – Komisi l DPRD Tabalong didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal kesehatan pada Kementerian Kesehatan terkait beasiswa bagi mahasiswa kedokteran.
Ketua komisi l DPRD Tabalong H Supriani mengatakan kunjungan ini bermaksud untuk menggali berbagai informasi terkait beasiswa baik untuk mahasiswa kedokteran maupun beasiswa bagi dokter spesialis yang ada di Bumi Saraba Kawa.
“Alhamdulillah kita sudah mendapat informasi terkait hal ini” ujarnya pada kontras x.com, Senin (05/8) usai pertemuan.
Supriani pun berharap agar mahasiswa Tabalong bisa memperoleh beasiswa dokter maupun beasiswa dokter spesialis.
Menurutnya, selama ini dokter yang ditempatkan di wilayah Tabalong setelah usai pendidikan spesialis ada yang pulang ke tempat asal mereka atau tak kembali lagi.
“Kita sudah banyak mengeluarkan uang beasiswa ternyata setelah selesai pendidikan tidak pulang-pulang lagi. Jadi kalau putra-puteri Tabalong sendiri yang mendapat menjadi dokter spesialis harapannya otomatis akan kembali dan tetap menetap di Tabalong” bebernya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Tabalong, Hamrani pun mengakui bahwa jumlah dokter spesialis di Tabalong masih kurang.
Hamrani menyebutkan untuk tahun 2024 ada dua formasi yang dibuka untuk dokter spesialis yakni satu untuk dokter bedah serta satu dokter patologi dan anatomi.
Terpisah, Kepala Tim beasiswa dokter dan dokter gigi Direktorat penyedia tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan, dr Dian menyambut positif kedatangan “wakil rakyat” dari Tabalong.
“Kami bersyukur ada perhatian dari DPRD daerah terhadap program-program kami yang bertujuan juga untuk membangun daerah khususnya program beasiswa dari Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi putra-putri Tabalong”ujarnya.
Bukan hanya di Tabalong, dr Dian pun mengakui masih banyak kabupaten yang kekurangan dokter spesialis.
Menurutnya ada beberapa penyebab mengapa dokter spesialis jumlahnya sedikit, diantaranya sekolahnya yang memakan waktu cukup lama serta persoalan kelengkapan peralatan di daerah.
“Untuk jadi spesialis di daerah terkadang juga alatnya tidak lengkap saat mau mengabdi. Alat yang sesuai dengan program studi yang diambil misal Bedah, perlu peralatan a b c d ternyata yang ada cuman a maka dia tidak bisa bekerja secara optimal” terangnya.
Alasan lainnya adalah persoalan insentif untuk dokter spesialis dan juga rasa aman.
Terkait beasiswa, ia menuturkan Kementerian Kesehatan sudah membuka beasiswa sejak tahun 2008 untuk pengambilan kualifikasi pendidikan dokter seluas-luasnya di semua program studi spesialis yang akan digunakan di daerah.
“Untuk program spesialis ada namanya program pendayagunaan dokter spesialis (PPDS). Ada 7 jenis spesialis yang kita tempatkan di daerah untuk pemenuhan tujuh spesialis dasar” tukasnya. (Boel)
