Oleh: Kadarisman, Presidium Majelis Daerah KAHMI Tabalong
Hari ini Presiden Republik Indonesia, Parabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah dan wakilnya di Istana. negara, Jakarta, termasuk 13 kepala daerah di Kalimantan Selatan, tetapi minus Kota Banjarbaru.
Para kepala daerah yang dilantik tersebut, menegaskan bahwa para kepala daerah itu berada dalam satu komando kepala negara sekaligus kepala pemerintahan presiden. Namun demikian, mulai dari presiden hingga gubernur, walikota dan bupati sejatinya harus pula satu komando untuk berhikmat sebagai petugas rakyat.
Meskipun para kepala daerah yang dilantik merupakan usungan koalisi dari partai politik dan lahir dari sistem dan mekanisme politik, tetapi kepala daerah tetap dituntut akuntabilitasnya kepada rakyat serta menunjukkan pengabdiannya bukan kepada partai politik.
Partai politik yang merupakan bagian infrastruktur politik bukan tempat bagi kepala daerah mengabdi. Sebab tempat pengabdian partai politik itu sendiri tidak berbeda dengan kepala daerah, yakni rakyat, masyarakat, publik.
Ontologis politik menapikan keberadaan partai politik dan kepala daerah kecuali hadirnya wujud rakyat. Oleh sebab itu kepala daerah mesti menyatu dengan kehendak rakyat, yakni kehendak yang sama dengan janji politik yang sebelumnya ditawarkan, dan itu tidak boleh dihalangi oleh kepentingan partai politik mana pun.
Menjadi kepala daerah periode Presiden Prabowo Subianto bukan pekerjaan ringan. Upaya mewujudkan janji politik memiliki tantangan anggaran, setelah pemerintah pusat teguh dengan efisiensi yang cukup radikal.
Efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi kepala daerah mewujudkan programnya. Efisiensi selain berdampak positif seperti dapat meningkatkan dana cadangan dan mengatasi defisit anggaran termasuk mengurangi beban utang, namun jika tidak cermat dan serampangan justru berbalik arah, dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan baru.
Belanja pemerintah memiliki peran penting dalam mentriger tumbuhnya ekonomi pada suatu kawasan atau daerah. Jika belanja minim maka produksi barang dan jasa ikut terdampak. Perlemahan ekonomi kemudian menjadi ancaman bagi kepala daerah.
Tantangan berikutnya yang bakal menjadi PR bagi kepala daerah adalah dampak multi ekses yang bisa mengganggu program kerja hingga berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Jika hal tersebut tidak menjadi concern pemerintah di daerah, maka kepala daerah dengan elektabilitas yang tinggi sekali pun bakal mengalami ketidakpuasan publik dan bakal kehilangan ekuitas politik dalam meminta mandat kekuasaan pada periode berikutnya.
Strategi dan Optimalisasi
Guna meminimalisir dampak tantangan efisiensi pemerintah pusat maka pemerintah daerah betul – betul dapat memilah program strategis dan prioritas yang dapat memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Pilihan prioritas yang tepat akan berdampak positif terhadap pelayanan publik yang bersifat dasar terhadap penduduk yang berada di wilayah administratif kepala daerah.
Pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi tempat di mana masyarakat akan merasakan secara langsung. Dua hal ini mesti dibenahi agar pungutan berkedok sumbangan di sekolah atau tidak ada kepastian dokter ada di poli pelayanan ada jam berapa, dapat diatasi.
Hal lain adalah melakukan tinjauan manajemen terhadap penempatan sumber daya manusia yang tepat dan efektif dalam mengeksekusi rencana kerja pemerintahan. Mempertimbangkan posisi tertentu diberikan pada siapa tidak semata dilandasi pertimbangan politis, tetapi juga pertimbangan kemampuan dan profesionalisme ASN.
Rotasi dan menempatkan ASN dalam “kabinet” pemerintahan daerah tidak sekadar alasan penyegaran dan dorongan politik tetapi dapat memperhatikan asas manajemen “the right man the right place” agar dapat memangkas waktu adaptasi pejabat yang tidak memahami bidang pekerjaannya.
Upaya lain yang dapat diikhtiarkan adalah menggenjot pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat, termasuk mengoptimalkan para kepala desa dalam pemenuhan secara maksimal pendapatan asli desa masing – masing.
Kerja keras dan smart tidak boleh ditumpukan semata mata kepada kepala daerah, bupati atau walikota misalnya, tetapi bupati dapat menshare atau membagi beban tanggungjawab itu ke “kabinetnya” hingga ke kepala desa.
Dengan demikian pemerintah masih dapat menghadirkan kesadaran yang penuh kepada semua pihak termasuk ke APDSI Tabalong yang baru kemarin lalu meminta kenaiikan penghasilan tetap 100% lebih.
Jika tuntutan itu masih digaungkan, itu namanya ubur – ubur ikan lele. Selamat bekerja petugas rakyat, lee*
