TANJUNG, kontrasx.com – Bahas serapan anggaran kegiatan triwulan l tahun 2024, Komisi lll DPRD Tabalong menggelar Rapat Kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Wakil Ketua Komisi lll DPRD Tabalong, Ferry Elpeny menuturkan serapan anggaran triwulan l DLH tergolong rendah karena beberapa penyebab.
“Serapannya baru 8,43 persen, ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang ada permasalahan dan pengadaan yang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), di satu tempat yang harus melayani seluruh Tabalong sehingga kegiatan jadi terhambat” terangnya pada kontrasx.com, Selasa (04/6) siang usai rapat.
Ferry menegaskan pihaknya meminta agar DLH bisa berkoordinasi dengan lebih intens pada instansi terkait agar keterlambatan ini tidak terulang lagi di triwulan ll.
“DLH bisa berkoordinasi lebih tajam lagi agar tidak terulang di triwulan ll. Tadi disampaikan juga kalau serapan anggaran di awal Juni sudah lebih dari 20 persen” jelasnya.
Ia menyampaikan selain masalah realisasi anggaran pihaknya juga menyoroti persoalan sampah, ruang terbuka hijau (RTH) dan Kebun Raya.
Terpisah, Kepala DLH Tabalong Slamet Riyadi mengungkapkan realisasi anggaran di dinasnya terkendala beberapa hal.
“Di triwulan l baru perencanaan, persiapan sarana dan persyaratan untuk pengadaan barang dan jasa, progress secara fisik memang belum optimal. Proses di E-Katalog yang besar-besar sudah, pencairannya ini yang perlu waktu sehingga serapan anggaran belum maksimal” bebernya.
“Penggunaan sistem SIPD juga baru, beberapa kali ngadat sehingga proses pencairan agak lambat. Proses pengadaan barang dan jasa fokus satu tempat di PBJ yang mengelola ratusan hingga lebih seribu paket, jadinya menumpuk” sambungnya.
Ia pun mengakui proses pengadaan barang dan jasa fokus satu tempat termasuk yang nilainya kecil juga tetap dilaksanakan di Bagian Pengadaan Barang dan jasa (PBJ).
“Yang kecil harusnya bisa dilaksanakan oleh pejabat pengadaan di SKPD jadi bisa cepat, ini kendala juga untuk kita. Tapi ini sudah keputusan jadi harus diikuti” tuturnya.
Slamet menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar triwulan berikutnya bisa di genjot.
“Solusinya akan kita genjot, banyak pos pengadaan barang dan jasa masuk d ULP yang belum ditanggapi, segera kita koordinasikan untuk bisa di proses” tandasnya.
Ia menambahkan di triwulan ll realisasi anggaran di DLH sudah lebih dari 20 persen.
“Triwulan ll sudah lebih 20 persen, kita kejar terus. Triwulan berikutnya dengan proses pengadaan dan perencanaan selesai bisa tambah nilai realisasi anggaran” pungkasnya. (Boel)
