TANJUNG, kontrasx.com – Komisi l DPRD Kabupaten Tabalong menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos).
Rapat ini digelar untuk mengetahui program kerja Dinsos Tabalong selama tahun 2026.
Ketua Komisi l DPRD Tabalong, H Akhmad Helmi menyampaikan anggaran di Dinsos juga mengalami Rasionalisasi dari Rp 56,2 Miliar menjadi Rp 39,4 Miliar.
“Ada rasionalisasi sekitar Rp 16,8 Miliar. Ditambah penggabungan Dinsos dan Dinas Pemberdayaan Perempuan diproyeksikan anggaran untuk 7 atau 8 bulan” jelasnya, Kamis (08/1) siang usai rapat.
Helmi menjelaskan pihaknya juga menyoroti posisi Tabalong yang berada di urutan tiga besar di Kalsel terkait data orang miskin.
“Kita ingin tahu apakah data tersebut sudah valid, sesuai dengan data sebenarnya. Dinsos tadi menyatakan bahwa data terakhir Desember 2025 masih dalam proses sehingga belum bisa disampaikan. Nanti triwulan l baru bisa” terangnya.
Ia menyebutkan kegiatan Dinsos yang juga menjadi perhatian Komisi l adalah penanganan kebencanaan.
“Dinsos sudah membentuk 3 Desa tangguh bencana. Disitu disiapkan semacam gudang logistik dan keperluan kebencanaan lainnya sehingga begitu terjadi bencana maka mereka sudah siap” ujarnya.
Pihaknya juga meminta bantuan peralatan untuk penyandang disabilitas supaya ditambah, termasuk bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu namun memiliki keterbatasan.
“Misalnya bantuan toilet khusus bagi warga tidak mampu yang dirawat di rumah dan tidak bisa MCK biasa” katanya.
Terpisah, Sekretaris Dinsos Tabalong, Rahman Riadi Ihsan menerangkan dalam kurun waktu 7 bulan kedepan bantuan sosial tetap terakomodir.
“Mudah-mudahan ada penambahan anggaran di APBD Perubahan supaya 12 bulan terpenuhi” ucapnya.
Menurutnya anggaran yang tersedia selama 7 bulan tersebut (tidak full 12 bulan) terjadi karena adanya rasionalisasi.
“Supaya memenuhi rasionalisasi yang 30 persen. 5 bulan berikutnya kami mohon pada Dewan untuk penambahan (anggaran), insyaallah karena Dinsos adalah standar pelayanan minimal yang wajib terlaksana” bebernya.
Rahman menegaskan meskipun ada rasionalisasi program bantuan untuk warga miskin tetap aman.
“Bantuan untuk warga miskin tidak terpotong. Selama 7 bulan full menerima dan di anggaran Perubahan akan bisa jalan lagi. Anggaran yang tersedia kami maksimalkan untuk masyarakat” tegasnya.
“Beberapa kegiatan yang memang kami hapus seperti perencanaan pembangunan gedung kantor, pembangunan rumah singgah serta kegiatan pembenahan fisik” timpalnya.
Ia pun mengakui persoalan pendataan warga penerima bantuan sosial yang kurang tepat juga mendapat sorotan Komisi l.
“Setiap akhir tahun data penerima bantuan selalu kami update lewat musyawarah desa. Tiap tahun kita perbaharui, kalau tidak sesuai kriteria bisa dikeluarkan” tukasnya. (Boel)
