Tanjung, kontrasx.com – Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong melakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas di lingkungan parlemen. Mulai tahun ini, pengelolaan tenaga penunjang resmi dialihkan kepada PT LIIM Jasa Utama, sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing) profesional.
Langkah strategis ini diambil untuk memutus pola kerja lama yang dinilai hanya bersifat formalitas dan kurang optimal dalam mendukung fungsi lembaga legislatif.
Sekretaris DPRD Tabalong, Ady Fazar, mengungkapkan bahwa kerja sama tahun ini memiliki perbedaan mendasar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu kendali personel masih dominan di sekretariat, kini pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada ahlinya.
“Dulu kerja sama lebih bersifat administratif saja. Sekarang kita berada di fase berbeda. Kita menggandeng perusahaan penyedia jasa outsourcing atau labour supply yang profesional. Ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh,” ujar Ady, Selasa (20/1).
Ady mengakui, selama ini pihaknya sering menerima keluhan dari pimpinan maupun anggota DPRD terkait kualitas pelayanan. “Kami sampaikan apa adanya. Oleh karena itu, dengan sistem dan mitra baru ini, kami ingin ada perubahan nyata pada tugas pengamanan, kebersihan, hingga pengemudi,” tegasnya lagi.
Menanggapi harapan besar tersebut, perwakilan PT LIIM Jasa Utama, Halim Ahmad, menyatakan kesiapannya untuk memberikan nilai tambah bagi DPRD Tabalong. Ia menegaskan bahwa disiplin dan tanggung jawab personel adalah harga mati dalam kerja sama ini.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap seluruh tenaga kerja yang dikontrak dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai perjanjian yang disepakati. Kami berkomitmen penuh untuk menjaga nama baik perusahaan sekaligus menjaga nama baik institusi DPRD Kabupaten Tabalong,” tutur Halim.
Halim juga menekankan pentingnya sinergi antara pekerja dan perusahaan. Ia meminta para petugas baik di bidang keamanan maupun kebersihan untuk menyadari bahwa mereka kini menjadi bagian dari sistem kerja profesional yang memiliki hak dan kewajiban yang jelas.
“Lingkungan kerja DPRD harus aman, tertib, bersih, dan nyaman. Kami pastikan hubungan kerja ini memenuhi kewajiban dan hak masing-masing pihak, termasuk hak-hak tenaga kerja itu sendiri,” tambahnya.
Perubahan sistem ini disambut positif oleh para pekerja. Faris Fadli, salah seorang tenaga kerja outsourcing yang bertugas di lingkungan DPRD Tabalong, menyatakan kesiapannya untuk mengemban tanggung jawab baru dengan standar yang lebih profesional.
“Kami menyambut baik kerja sama ini. Dengan sistem yang lebih jelas dan profesional, kami merasa lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Ini adalah tanggung jawab besar bagi kami untuk menjaga marwah gedung rakyat ini,” ungkap Faris.
Faris juga menambahkan bahwa kejelasan mengenai hak-hak pekerja memberikan ketenangan dalam bekerja. “Kami berkomitmen untuk bekerja disiplin, menjaga kebersihan, dan keamanan sesuai standar yang diminta. Harapan kami, sinergi ini berjalan lancar sehingga kami bisa mendukung penuh tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD,” pungkasnya.
Meskipun menuntut profesionalisme tinggi, Ady Fazar menegaskan bahwa aspek kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas yang dititipkan kepada pihak ketiga. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kontrak kerja awal diberlakukan untuk jangka waktu tiga bulan sebagai masa uji coba.
“Mekanisme pembayaran dan evaluasi kinerja akan dilakukan secara bulanan. Khusus untuk petugas keamanan, kami harap ada perubahan disiplin yang nyata karena sebagian besar mereka sebenarnya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sangat baik, seperti dari perbankan,” pungkas Sekwan.
Tenaga kerja outsourcing di lingkunga DPRD Tabalong yang mendatangani kontrak hari ini sebanyak 27 orang terdiri dari tenaga kebersihan, keamanan dan tenaga teknis lainnya. (Rel)
