TANJUNG, kontrasx.com – Sebagai wujud sinergitas terhadap program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, anggota Parlemen di Bumi Saraba Kawa pun turut memberi dukungan.
Anggota DPRD Tabalong, H Jurni SE menyampaikan ada beberapa poin yang pihaknya prioritaskan terutama terkait Visi-Misi Kepala Daerah.
“Dari pembahasan APBD Induk tahun anggaran 2026, ada beberapa poin yang kami prioritaskan terutama terkait dengan Visi-Misi Bupati Jalan dan Jembatan Mantab, lnsyaallah ada 5 Desa yang masih kita utamakan” jelasnya pada kontrasx.com, Senin (28/7) via telepon.
Politikus lima periode ini menegaskan jalan maupun jembatan penghubung ke wilayah terpencil ini tetap mendapat perhatian besar untuk dituntaskan meski secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Jalan maupun jembatan ke Desa Panaan, Hegarmanah, Dambung di Kecamatan Bintang Ara, Desa Salikung dan Kumap di Kecamatan Muara Uya tetap kita utamakan” katanya.
Tak hanya itu, jalan-jalan poros penghubung Kecamatan juga menjadi konsen pihaknya agar dibenahi.
“Poros jalan seperti di Kecamatan Upau, Bintang Ara, Muara Harus dan Banua lawas kita mantapkan dan dahulukan. Setelah itu baru bergeser ke jalan-jalan antar Desa” bebernya.
Jurni mengungkapkan melihat APBD lnduk tahun 2026, Dinas PUPR dan Perkim anggarannya mencapai Rp 700 Miliar.
“Dinas PUPR dan Perkim anggarannya sudah lebih Rp 700 Miliar, berarti sampai anggaran Perubahan tahun 2026 nanti dua SKPD ini tembus Rp 1 Triliun lebih, kami rasa dua tahun anggaran yakni tahun 2026 sampai 2027 jalan dan jembatan di Tabalong lnsyaallah sudah mantab” ujarnya optimis.
Soroti beberapa persoalan menyangkut hajat orang banyak.
Politisi senior dari wilayah Utara ini juga menyoroti beberapa hal seperti permasalahan guru, aparatur Desa dan pertanian.
Di dunia pendidikan ia meminta Disdikbud menyediakan Tenaga Operator di setiap SD agar tenaga pengajar (Guru) bisa fokus untuk mengajar.
“Guru tidak lagi mengurus dana BOS, ada Tenaga Operator yang mengurus hal-hal lain sehingga para guru bisa fokus mengajar” ucapnya.
“Selain itu guru honor di Pesantren juga bisa diberikan tambahan insentif, termasuk sarana pendukung lainnya juga diperhatikan” timpalnya.
Untuk Dinas kesehatan, ia meminta jangan lagi ada tenaga kerja sukarela (TKS) yang insentifnya hanya Rp 300 ribuan per bulan.
“Kami minta kalau kita memang butuh tenaga kesehatan adakan penerimaan tenaga kontrak yang benar-benar di seleksi, agar kedepan selain kesejahteraannya lebih manusiawi, SK yang di pegangnya juga ke depan bisa digunakan utk mengikuti program pusat seperti P3K” tandasnya.
Saat ini pihaknya pun sedang memperjuangkan kenaikan kesejahtraan Aparat Desa dan BPD, termasuk Ketua RT se-Tabalong.
“Kami meminta agar insentif mereka di tinjau ulang. Kenaikannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang di ambil dari dana ADD. Hal ini sudah disambut baik pak Kadis PMD sebelumnya” imbuhnya.
Dirinya pun menyambut positif upaya dari Disnaker mencetak tenaga kerja terampil dan operator alat berat.
“Kami rasa tidak sampai nunggu satu Periode kepemimpinan pak Bupati H Fani dan pak Wabup Habib Topan berakhir masa jabatan target mencetak 15.000 tenaga terampil akan tercapai” tukasnya.
Jurni pun berharap Disbunnak maupun DKPPTPH tetap melanjutkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat petani.
“Kami minta program bantuan seperti bibit sawit, sapi, kambing dan lainnya terus di lanjutkan agar perekonomian masyarakat kita kedepan bisa lebih baik lagi. Begitu juga untuk pertanian kami minta bagaimana supaya sawah tadah hujan bisa digarap 2 kali dalam satu tahun dengan sistem pompanisasi. Dan yang tak kalah penting alat dan mesin pertanian (Alsintan) maupun jalan usaha tani (JUT) harus terpenuhi di setiap Kelompok Tani” harapnya.
Ia juga mengucap syukur apa yang diusulkan tersebut mendapat respon positif dari Tim TAPD Kabupaten Tabalong.
“Alhamdulillah usulan kami di Tim Banggar Legislatif disambut baik oleh Tim TAPD. Ini bentuk dukungan kami di Banggar DPRD terhadap SKPD yang di beri Pagu Anggaran oleh tim TAPD tahun anggaran lnduk 2026” pungkasnya. (Boel)
