TANJUNG, kontrasx.com – Tahun anggaran 2027, Pemkab Tabalong lagi-lagi kembali harus “mengencangkan sabuknya” karena ada pemangkasan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Setelah dilakukan pemangkasan anggaran tahun 2026, tahun 2027 Pemerintah Pusat kembali melakukan pemotongan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong, Husin Ansari menuturkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2027, nominalnya sebesar Rp 2,419 T.
“Tahun 2027, dalam KUA PPAS jumlahnya Rp 2,419 T, dibanding tahun 2026 di induk sebesar Rp 2,7 T. Ada pengurangan sekitar Rp 300 M” bebernya pada kontrasx.com, Jum’at (07/8) di ruang kerjanya.
Ia mengatakan bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2025, pengurangannya mencapai Rp 1 T karena APBD sudah menembus angka Rp 3,7 T.
Mensiasati kondisi dimana dana transfer berkurang sekitar Rp 300 M, Husin mengungkapkan Pemkab kembali melakukan rasionalisasi.
“Semua kegiatan yang bersifat operasional dipangkas, kegiatan yang tidak terkait program prioritas Bupati dan Wakil Bupati misalnya perjalanan dinas kita pangkas 50 persen. Makan-minum rapat serta beberapa kegiatan yang diluar kegiatan pokok juga dipangkas” urainya.
Husin mengakui ada pengurangan lagi dana transfer dari Pemerintah Pusat, mayoritas dari Dana Bagi Hasi (DBH) royalti batubara.
“Mayoritas yang berkurang dari Dana Bagi Hasi (DBH) royalti batubara. Selain DBH yang lain juga mengalami pengurangan. Sementara kita banyak tergantung dari situ” jelasnya.
“Secara umum APBD kita mengalami penurunan dengan total kumulatif sekitar Rp 1,6 T” timpalnya.
Ia juga tak mengetahui sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir.
“Menurut versi Menkeu sampai fiskal nasional memungkinkan, jadi kita tidak tahu kapan itu baliknya seperti tahun 2025. Kita tidak bisa memastikan, makanya kondisi APBD kita seperti ini” ujarnya.
Husin menyatakan, dengan keadaan seperti ini Pemkab akan berfokus pada pelaksanaan tujuh program prioritas.
Ia pun mengaku kondisi ini sangat berat bagi daerah. “Pengurangan ini berat bagi daerah, banyak kegiatan yang harus ditahan” pungkasnya. (Boel)
