BANDUNG, kontrasx.com – Bupati Tabalong, Ir H Muhammad Noor Rifani, menyuarakan sejumlah persoalan strategis pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di daerahnya dalam forum Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel Pullman Bandung Grand Central, Jawa Barat, 28–29 Oktober 2026.
Di hadapan jajaran SKK Migas, pelaku industri hulu migas, dan para kepala daerah penghasil migas, Bupati yang akrab disapa H Fani itu menekankan pentingnya peningkatan produksi migas yang berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dalam forum bertema Sinergitas Industri Hulu Migas dan Pemangku Kepentingan Daerah Menuju Swasembada Energi tersebut, H. Fani menyampaikan tiga hal utama yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan Pertamina.
Dorong Optimalisasi Sumur Minyak Tua
Salah satu persoalan yang disoroti Bupati adalah keberadaan sumur-sumur minyak tua di Kabupaten Tabalong yang dinilai masih memiliki peluang untuk dioptimalkan.
Menurutnya, peningkatan produksi tidak hanya perlu dilakukan melalui pembukaan titik eksplorasi baru, tetapi juga melalui inovasi teknologi dan optimalisasi sumur-sumur yang telah lama beroperasi.
“Di tempat kami, khususnya di Tabalong, masih banyak sumur tua yang perlu dioptimalkan. Kami berharap sumur-sumur ini bisa ditingkatkan lagi produksinya karena kami yakin masih banyak yang bisa dilakukan” ujar H Fani dalam sesi diskusi.
Ia juga mendorong dilakukannya survei dan kajian terhadap potensi titik-titik eksplorasi baru di wilayah Tabalong.
Sebagai daerah penghasil migas, Tabalong memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan kegiatan industri hulu migas. Karena itu, pemerintah daerah mendukung investasi dan penerapan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi.
Peningkatan produksi migas, menurutnya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi daerah, termasuk melalui penerimaan daerah dari sektor migas.
Fasilitas Pertamina Kini Berada di Tengah Perkotaan
Persoalan lain yang mendapat perhatian Bupati adalah perubahan kondisi lingkungan di sekitar aset dan fasilitas produksi Pertamina di Kabupaten Tabalong.
H Fani menggambarkan bagaimana fasilitas migas yang telah beroperasi sejak puluhan tahun lalu kini berada di kawasan yang berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Sejumlah pompa minyak, jalan, dan infrastruktur pendukung operasi migas yang sebelumnya berada jauh dari permukiman kini dikelilingi rumah penduduk serta menjadi bagian dari aktivitas keseharian warga.
“Kalau dahulu fasilitas produksi Pertamina berada di kawasan yang jauh dari permukiman, sekarang sudah berada di tengah kota. Di sekitarnya sudah banyak perumahan, masyarakat beraktivitas, dan anak-anak melewati jalan tersebut untuk menuju sekolah” ungkapnya.
Kondisi itu, menurut Bupati, memerlukan pendekatan baru dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
Pemkab Tabalong, lanjutnya, memiliki keinginan untuk turut meningkatkan kualitas fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat. Namun, terdapat batasan kewenangan ketika fasilitas tersebut merupakan aset perusahaan.
Karena itu, ia mengusulkan adanya pola kolaborasi yang lebih konkret antara Pertamina dan pemerintah daerah, khususnya dalam pemeliharaan serta peningkatan kualitas infrastruktur yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
H Fani menilai persoalan serupa kemungkinan juga dihadapi daerah penghasil migas lainnya, seiring perkembangan kawasan permukiman di sekitar wilayah operasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Ini perlu kita pikirkan bersama ke depan. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada bisa menjadi lebih baik melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah” katanya.
Minta Program CSR Selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Selain persoalan produksi dan infrastruktur, Bupati Tabalong juga menyoroti pentingnya penyelarasan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan arah pembangunan pemerintah daerah.
Ia berharap penyusunan program pemberdayaan masyarakat oleh Pertamina dapat dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah kabupaten.
Dengan demikian, program perusahaan tidak berjalan sendiri, melainkan dapat mendukung pencapaian visi-misi dan prioritas pembangunan daerah.
“Kami berharap CSR perusahaan dapat berkolaborasi dengan visi-misi pemerintah setempat, sehingga hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah” ujarnya.
Menurutnya, sinergi tersebut harus menghasilkan manfaat bersama, bukan hanya bagi keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah kegiatan migas.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Tabalong tetap mendukung investasi dan kegiatan industri hulu migas, sepanjang dibangun melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang saling memberikan manfaat.
Dua Penghargaan untuk Bupati Tabalong
Selain menyampaikan sejumlah aspirasi strategis dalam forum tersebut, Bupati Tabalong juga menerima dua penghargaan atas dukungan dan kontribusi Pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap kelancaran kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi.
Penghargaan pertama diberikan atas diseminasi keselamatan jalur pipa migas dan kelancaran pengeboran sumur migas di wilayah Kabupaten Tabalong.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh General Manager Zona 9 Subholding Upstream Pertamina, Regional 3 Kalimantan PT Pertamina Hulu Indonesia, Dadang Soewargono.
Apresiasi ini diberikan atas peran Pemkab Tabalong dalam mendukung penyebarluasan informasi keselamatan jalur pipa migas serta kelancaran kegiatan pengeboran di wilayahnya.
Sementara itu, penghargaan kedua diberikan atas dukungan Pemkab Tabalong terhadap kelancaran kegiatan usaha hulu migas.
Penghargaan ini diserahkan oleh Donny Indrawan, Manager Communication Relations & Community Involvement and Development (Comrel & CID) Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI).
Kedua penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap dukungan dan kerja sama dalam mendukung kegiatan operasional industri hulu migas di daerah.
Bagi Pemkab Tabalong, apresiasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dengan SKK Migas dan Pertamina, khususnya dalam menjawab berbagai kebutuhan daerah yang bersinggungan dengan kegiatan industri migas.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Tabalong berharap komunikasi dengan SKK Migas dan Pertamina dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, terutama terkait optimalisasi sumur tua, pemeliharaan fasilitas migas yang digunakan masyarakat, serta penyelarasan program pemberdayaan masyarakat dengan kebutuhan daerah.
“Kita berharap produksi minyak dan gas semakin meningkat. Tentu ini juga menjadi harapan masyarakat di daerah kami dan Indonesia pada umumnya” pungkas H Fani. (Rel)
