TANJUNG, kontrasx.com – Puluhan warga Desa Wayau menyambangi kantor “wakil rakyat” di Graha Sakata.
Warga Desa mengeluhkan beberapa persoalan terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa hingga minta dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Wakil Ketua DPRD Tabalong, Hj Noor Farida mengungkapkan RDP ini digelar karena warga Desa Wayau merasa tidak puas terhadap kinerja Pemerintahan Desa.
“Ada masyarakat yang pro dan kontra, DPRD memfasilitasi dan mendengarkan apa yang menjadi persoalan. Menurut kami mereka sudah mendengarkan (penyampaian) dari Pemerintah; Camat, DPM, sudah transparan. Hanya mungkin kurang koordinasi yang lebih konkrit ke masyarakat” jelasnya pada kontrasx.com, Kamis (05/6) siang usai RDP.
Sebagai tindaklanjut, Noor Farida mengatakan hasil rapat yang sudah dinotulenkan akan disampaikan pada pimpinan DPRD.
“Pimpinan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Nanti Pemerintah Daerah yang akan menyikapi bagaimana mengatasi masalah di Wayau” katanya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabalong, Arianto menyatakan dari RDP tersebut mayoritas persoalan terkait masalah transparansi.
“Mayoritas persoalan, ada beberpa poin yang disampaikan secara keseluruhan terkait transparansi, keterbukaan dari Pemerintah Desa dan BPD. BPD juga harus aktif, konon katanya banyak(aspirasi warga Wayau) tidak diakomodir” bebernya.
Arianto menyatakan DPMD menganggap pertemuan hari ini baik dan berharap ke depan bisa membuka komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.
“Pemdes secara umum sebagai penyelenggara pemerintahan di desa bisa lebih dekat dengan masyarakat” imbuhnya
Ia pu berharap ada sisi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga Pemdes bisa bersama-sama lagi membangun desa Wayau.
Arianto menyebutkan tidak ada langkah yang akan diambil pihaknya sembari menunggu rekomendasi dari DPRD Tabalong.
“Tidak ada (langkah yang diambil). Saya kira akan keluar rekomendasi dari DPRD, dibicarakan di tingkat Dewan, kita tunggu rekomendasinya. Kalau misal ada mengarah ke sesuatu akan kita laksanakan” tukasnya.
Sementara itu, Camat Tanjung, N. Wirahadikusuma menyampaikan persoalan ini sudah pihaknya tindaklanjuti namun masih belum memberi kepuasan pada masyarakat sehingga turun ke DPRD.
“Hasilnya nanti apa rekomendasi dari DPRD akan kami tindaklanjuti” ujarnya.
Melihat keluhan masyarakat diwilayah Kecamatannya, Wira menegaskan saat evaluasi nanti akan dilakukan lebih mendalam.
“Saat evaluasi akan lebih mendalam, mengingatkan kalau kegiatan itu ada prosedurnya. Kami di kecamatan ada pembinaan dan pengawasan, pengawasannya di administrasi” ujarnya.
“Pendalaman dilakukan oleh Inspektorat. Kalau dilapangan lnspektorat turun pasti akan melihat kelokasi, cek satu-satu kegiatan” timpalnya.
Ia pun mengaku selalu mengingatkan Pemdes untuk berhati-hati karena tak hanya di pantau oleh instansi terkait tapi juga diawasi oleh masyarakat.
Tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa Wayau, Rahmadi menyebutkan warga sudah tidak percaya lagi dengan Pemerintah Desa dan BPD.
“Mereka tidak lagi percaya dengan Pemdes dan BPD dalam arti ada bahan temuan yqng menjadi alasan. Mereka secara legowo dan berbesar hati melepas jabatan, mengundurkan diri” tandasnya
Rahmadi pun berharap pihak terkait bisa turun ke Wayau untuk menindaklanjutinya dengan investigasi.
“Pihak-pihak terkait secepatnya turun tangan, ada masalah di Wayau, segera investigasi” pintanya.
Warga RT 2 Desa Wayau, Nanang, sangat menyayangkan tidak adanya transparansi dari pihak Desa.
“Tidak ada transparansi dari desa, apapun yang dibuat desa. Kadang orang-orang tertentu saja yang diajak rapat, sebagian besar warga tidak tahu” tuturnya.
Disinggung masalah musyawarah di Desa, tokoh pemuda Wayau ini hanya mendengar “katanya” saja dan tak pernah dilibatkan.
“Kalau rapat katanya ada, tapi sebagai tokoh pemuda kita tidak pernah diundang” tukasnya.
Karena banyak warga yang tidak lagi percaya, ia pun berharap pihak terkait bisa menginvestigasi permasalahan ini.
