Tanjung, kontrasx.com – Pelayanan BPJS kesehatan terhadap masyarakat dinilai semakin jauh dari melayani. Aturan dibuat semakin menyulitkan. Pun daftar penyakit semakin banyak yang tidak ditanggung BPJS.
Hal itu terungkap dari Diskusi Publik “Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sebagai Hak Warga Negara” yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjung memperingati Milad HMI ke 78 di Emeral Meeting Room Permata Hijau Pembataan, Sabtu (15/2).
“Aturan BPJS, demam yang boleh dirawat inap itu harus 40⁰ selsius. Tapi kalau demam di angka itu, orang bisa kejang – kejang,” ujar Plt Direktur RSUD Badaruddin Kasim Tabalong, Setyawan Andri Wibowo.
Oleh karena itu dia menegaskan pelayanan petugas media mesti mampu melihat secara bijak indikator lain berdasarkan fakta sebenarnya agar pasien dapat tertolong.
Setyawan Andri Wibowo saat ini mengakui telah memetakan cluster – cluster yang segera dibenahi dalam target tiga bulan untuk memastikan pelayanan rumah sakit semakin baik.
Dirinya akan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dengan memangkas alur, mulai dari ATM anjungan, loket daftar, poli hingga pengambilan obat.
“Sudah saya petakan menjadi tiga cluster yang akan lebih baik tiga bulan mendatang. Termasuk soal kepastian jam dokter ada di poli pelayanan. Saya sudah diskusi dengan dokter – dokter. Itu bisa dibenahi. Termasuk antri obat sampai jam 4, ini kita benahi,” jelasnya.
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Rujalinor narasumber Diskusi Publik malam itu, mengatakan pelayanan publik merupakan hak bagi penduduk.
Dia menegaskan penduduk itu bisa jadi orang asing yang punya izin tinggal di wilayah Indonesia dan dia pun punya hak dalam pelayanan publik.
Rujalinor mengatakan maladministrasi dalam pelayanan publik itu jangan dibayangkan seperti penyimpangan layaknya dokumen, tetapi wajah merengut ketika memberikan pelayanan itu juga maladministrasi yang dapat dilaporkan.
“Merengut itu juga maladministrasi. Termasuk sumbangan komite sekolah itu juga maladministrasi,” ujarnya menyindir bahwa masih ada pihak sekolah dan komite sekolah memungut sumbangan.
Diskusi Publik itu juga menghadirkan narasumber dari anggota DPRD Tabalong, H Muhammad Husnul Habib dengan dimoderatori oleh Presidium Korp Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) Tabalong, Kadarisman.
Turut hadir Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tabalong, KH Irham Maskuni, tim transisi bupati Tabalong terpilih Yuzan Noor, ketua DPD LDII Tabalong, Hipni Rosadi, Pemuda Muhammadiyah, Presidium KAHMI, DPD KNPI Tabalong dan OKP lainnya (rel)
