TANJUNG, kontrasx.com – Perwakilan operator sekolah maupun tata usaha (TU) Non ASN di Tabalong yang disebut juga Tenaga Kependidikan mendatangi wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka.
Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang turut hadir dalam pertemuan tersebut angkat bicara.
Seksi Kelembagaan dan Sapras bidang SD Disdikbud Tabalong, Agus Ardi menuturkan pertemuan ini berkaitan dengan harapan tenaga kependidikan supaya lebih diperhatikan.
“Harapan kawan-kawan ada perhatian, peta (formasi) jabatan di BKN bisa muncul juga untuk mereka sebagai tenaga operator sekolah atau TU untuk di P3K” bebernya pada kontrasx.com, Rabu (22/5) siang usai pertemuan.
Ardi menyebutkan mereka mengharap tidak lagi menjadi operator dapodik tapi diakui menjadi tenaga administratur sekolah.
“Memang mereka yang mengeksekusi administrasi sekolah baik dapodik, Simda termasuk sebagian surat menyurat, mereka yang mengerjakan” tukasnya.
Persoalan lainnya yang disampaikan tenaga kependidikan yakni masalah insentif yang mereka terima masih jauh dari kata layak sehingga perlu ada penyesuaian.
Ardi mengatakan insentif yang selama ini di dapat Rp 250.000 untuk operator dapodik SD bisa ditingkatkan mengingat PAD Tabalong sudah lumayan.
“Kita sedang mencari solusi, kalau anggaran insyaallah siap saja, cuma payung hukum yang masih jadi perdebatan” terangnya.
“Proses rekrutmen ini akan berseberangan dengan edaran BKN dari Kemenpan-RB. Tapi dari Wakil Ketua DPRD tadi diberi solusi dengan bahasa pengecualian. Mudah-mudahan pemimpin daerah bisa membantu” timpalnya. (Boel)
