TANJUNG, kontrasx.com – Setidaknya puluhan tenaga kependidikan dari SD dan SMP menyambangi kantor DPRD Tabalong.
Perwakilan operator sekolah maupun tata usaha (TU) Non ASN ini mendatangi wakil rakyat untuk mengadukan nasibnya.
Wakil Ketua DPRD Tabalong Jurni, SE menuturkan tenaga kependidikan tersebut meminta kejelasan statusnya.
“Mereka minta supaya statusnya jelas, bekerja di SD atau SMP sebagai operator sekolah, tapi intinya administrasi mereka yang mengerjakan. Status tidak jelas dan penghasilan juga tidak jelas (sangat minim)” ungkapnya pada kontrasx.com, Rabu (22/5) siang usai pertemuan.
Jurni menyampaikan setahun yang lalu pihaknya sudah meminta bidang yang menangani untuk mengadakan tenaga pelayanan administrasi sekolah yang dibunyikan sesuai dengan formasi P3K serta penambahan anggaran di Disdikbud.
“Alhamdulillah jawaban dari dinas usulan tahun lalu sudah diajukan, 222 SD akan dapat layanan sekolah dimana formasi itu sudah sesuai dengan formasi di P3K. Tenaga sudah ada tinggal formalitasnya, dibuatkan SKnya, yang belum silakan lakukan seleksi” ujarnya.
“Yang 222 SD juga sudah disiapkan anggarannya, hari ini menambah untuk SMP karena belum masuk” sambungnya.
Politikus senior ini pun meminta Disdikbud untuk memperhatikan payung hukumnya.
“Bagaimana SK ataupun Perbupnya supaya tidak salah dengan aturan” tegasnya. (Boel)
