TANJUNG, kontrasx.com – Belum terangkutnya tiang listrik yang sudah sampai Kalingai menjadi perhatian anggota DPRD Tabalong.
Rencananya, hampir 700 tiang itu akan didistribusikan dan dipasang untuk jalur listrik di desa Hegarmanah dan Dambung sebagai program pemasangan listrik pedesaan di Bumi Saraba Kawa.
Membahas persoalan ini, Komisi lll DPRD Tabalong menggelar Rapat Kerja dengan menghadirkan manajemen PLN dan instansi terkait.
Ketua Komisi lll DPRD Tabalong, H.Muchlis menyampaikan pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut dari pertemuan pihaknya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan PT AYA Timber Jakarta terkait izin pemasangan tiang listrik PLN untuk desa Hegarmanah dan Dambung Raya.
“Kementerian LH menjelaskan kalau untuk kepentingan masyarakat, selalu diberi kemudahan termasuk pemasangan PLN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 bahwa PLN tidak perlu izin lagi ke Kementerian LH, selesai. Tidak ada alasan pemasangan tiang listrik terhambat” bebernya pada kontras x.com, Kamis( 11/7 ) usai pertemuan.
Memudahkan PLN, pihaknya juga berkoordinasi dengan PT Barito Pasifik di Jakarta dan mereka pun siap membantu.
“Mereka siap membantu mobilisasi tiang kalau alat-alat mereka dalam kondisi baik” ujarnya.
Politikus senior ini juga mengatakan sebagai lembaga pihaknya menyampaikan pada PLN dan instansi yang berkepentingan bahwa semua sudah selesai dibicarakan
“Semua sudah selesai dibicarakan, tidak ada persoalan, ini bukan masalah izin.Kalau untuk kerjasama tinggal antara PLN, jalan sambil buat kerja sama” ucapnya.
Pihaknya pun berharap dalam waktu singkat dua desa tersebut bisa terjamah listrik.
“Kalau ada kendala dan kesulitan-kesulitan
nanti coba dibicarakan lagi, kita bantu mudahan bisa selesai” imbuhnya.
Sementara itu wakil ketua DPRD Tabalong, Jurni menambahkan tersebut terkendala jalan yang merupakan milik PT AYA.
Ia menceritakan sekitar sebulan yang lalu pihaknya sudah berkunjung ke PT AYA di Jakarta dan minta dibantu untuk pengangkutan tiang.
“Sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, Oleh karena itu pihak PLN minta diadakan pertemuan” jelasnya
Anggota DPRD yang bakal menjabat 5 periode ini pun meminta PLN untuk berkoordinasi lagi dengan pihak perusahaan tersebut.
“Katanya bisa membantu tapi menunggu perbaikan jalan tersebut di bulan Oktober, itu sudah musim hujan, nanti jadi alasan lagi. Proyek di pemerintah tidak bisa seenaknya dikerjakan, ada target-target penyelesaiannya” ungkapnya.
“Kalau mau membantu maka langsung eksekusi. Kalau tidak, PLN bersurat kepada Pemda bahwa biaya-biaya untuk pihak ketiga mulai dari pengangkutan sampai pemasangan tiang listrik ada kekurangan dana, biar Pemda yang bantu menganggarkan” timpalnya.
Jurni menuturkan anggaran dari PLN sampai ke pemasangan tiang listrik sama (dengan tempat biasa) tanpa mempertimbangkan kondisi dilapangan.
“Lihat medannya, tidak bisa dengan nilai dana segitu, banyak kurangnya atau tidak cukup, makanya bersurat saja ke pemda (untuk menutupi kekurangan biaya)” tukasnya.
Menurutnya dari pada menunggu rencana perusahaan di bulan Oktober yang masih belum pasti dan di Anggaran Perubahan tidak teranggarkan lebih baik bersurat saja.
“Kita ingin persoalan ini segera tuntas, jangan sampai terbawa ke anggota DPRD yang baru dilantik nanti”tandasnya.
Saat diwawancarai awak media, Jurni mengatakan dirinya baru saja dihubungi oleh pihak PLN (terkait koordinasi dengan pihak perusahaan).
“Mungkin persoalan dengan perusahaan sudah clear” imbuhnya.
Terpisah, manajer unit pelaksana proyek kelistrikan Kalsel, Winardi mengungkapkan pertemuan ini merupakan upaya percepatan listrik desa di Tabalong.
“Kolaborasi ini sangat bagus dan saling memberi informasi. Ini tantangan bersama, PLN siap, material pun sudah siap disana tapi kondisi di lapangan tidak bisa dihindari” terangnya.
Ia menambahkan jalan di desa tersebut merupakan milik perusahaan.
“Harus duduk bersama bagaimana supaya bisa memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat desa yang saat ini belum merdeka dari kegelapan” ucapnya.
“Kita akan koordinasi lagi dengan perusahaan, apabila mensupport harus beri bukti yang nyata. Kapan mau survei, ayo, jangan sebatas wacana bantu angkut material karena infrastruktur di sana sangat minim” tandasnya.
Winardi menegaskan Pemda sudah mensupport dengan izin pinjam pakai kawasan hutan
termasuk anggota DPRD Tabalong juga sudah fasilitasi.
Ia menambahkan saat ini posisi tiang listrik terakhir sudah berada di kalingai.
“Di arah kirinya sudah 100 tiang yang berdiri, sisanya yang perlu diperjuangkan untuk sampai ke Dambung hampir 700 tiang dengan jarak sekitar 14 sampai 16 km” jelasnya.
Meskipun demikian Winardi tetap optimis tahun ini juga pendistribusian hingga pemasangan tiang listrik di desa Hegermanah dan Dambung bisa selesai meski akhir tahun sudah memasuki musim penghujan.
“Kita tetap optimis bisa selesai dikerjakan sebelum triwulan 4. Walau akhir tahun sudah jelang musim penghujan kita akan lakukan mitigasi, jangan salahkan alam” tegasnya.
Ia menyatakan langkah selanjutnya yang akan pihak PLN lakukan adalah kembali berkoordinasi dengan PT AYA untuk meminta kepastian.
“Koordinasi lagi dengan perusahaan, memastikan kalau mau survei ayo, ditindaklanjuti dengan eksekusi pengerjaan lapangan, DPRD menunggu” pungkasnya. (Boel)
